Skip to main content

Warga RW 02 Kelurahan Sumberejo Menolak Keberadaan Ojol

SURABAYA (Mediabidik) - Keberadaan puluhan ojek online di wilayah kelurahan Sumberejo Pakal Surabaya disinyalir sangat meresahkan warga. Hal itu disebabkan banyaknya ojok online yang mangkal di lingkungan RT 1-4 RW 02 sehingga sangat menganggu aktifitas warga sekitar.

Karena dampak tersebut warga RT 1-4 RW 02 kelurahan Sumberejo memasang spanduk penolakan yang terpampang di pintu masuk kampung dan bertuliskan "Ojek online dilarang mangkal dilingkungan RW 02".

Hal itu disampaikan Semain Ketua RT 05 RW 03 kelurahan Sumberejo mengatakan, keberadaan ojek online yang mangkal di wilayah Sumberejo sangat meresahkan warga. 

"Yang saya kwatirkan karena diwilayah tersebut banyak anak sekolah, takutnya ketabrak," terang Semain kepada media in, Senin (16/9/2019).

Hal senada juga dikatakan Herman salah satu warga yang merasa terganggu dengan keberadaan ojek online diwilayah tersebut mengatakan, keberadaan ojek online di Jalan Sumberejo dekat kantor kelurahan semakin hari semakin banyak.

"Setiap pagi sampek sore selalu ada 10 - 20 orang yang mangkal di area tersebut. Padahal mereka tidak pernah muat penumpang sama sekali, tapi kok semakin banyak," ucapnya.

Sementara Iwan Rahmadi lurah Sumberejo saat dikonfirmasi terkait masalah tersebut membenarkan, keberadaan ojek online di wilayah tersebut sangatlah meresahkan.

"Kapan hari sudah takordinasikan dengan Bimaspol, dan aku ngak tau kelanjutannya gimana," terang Iwan.

Masih menurut lurah Sumberejo, karena keberadaan di wliayah RW 02 dilarang warga, sekarang pindah di jalan raya.

"Aku kordinasi dengan Bimaspol, apa ini akan ditertibkan atau gimana?. Informasi dari Bimaspol disitu banyak orderan fiktif, tapi kita bingung acuannya apa untuk usir mereka," ungkapnya.

Perlu diketahui, keberadaan ojek online di wilayah kelurahan Sumberejo sangat meresahkan warga, pasalnya ojek online yang mangkal diwilayah tersebut semakin hari semakin banyak dari pagi sampai sore hari. Sehingga sangat menganggu aktifitas warga dan anak sekolah. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua