Skip to main content

Air PDAM Mati, Dewan Desak Pemkot Minta Maaf ke Warga

SURABAYA (Mediabidik) - Molornya penyambungan pipa PDAM berdiameter 800 milimeter di Jalan Yos Sudarso karena salahnya penyusunan perencanan, sehingga menyebabkan air PDAM di beberapa wilayah Surabaya mati total. Mendapat perhatian anggota DPRD Surabaya dari fraksi PKS Reni Astuti. Pasalnya sejak Minggu (8/9/2019) lalu, dia menerima banyak keluhan dari masyarakat perihal air PDAM mati.

Reni mengatakan, hari full keluhan PDAM mati tidak mengalir. Warga ada yang mandi pakai air galon, ada anak anak yang tidak masuk sekolah karena tidak bisa mandi. Ibu ibu yang menunda tidak mencuci.

"Fasiltas publik diantaranya sekolah, perkantoran, rumah sakit juga terkena dampak. Termasuk kantor DPRD," ucap Reni kepada media ini, Selasa (10/9/2019).

Masih menurut calon wakil ketua DPRD Surabaya menambahkan, saya sudah cek ke pemkot ternyata ini dampak pembangunan Alun Alun Suroboyo.   

"Mewakili warga yang banyak mengadu, jelas saya kecewa dengan air PDAM mati tanpa prediksi dan antisipati yg matang," tegasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, langkah selanjutnya yang jelas ini harus segera dicarikan solusi dalam waktu sesingkat singkatnya, dan berikan kepastian kepada warga kapan itu selesai.

"Yang jelas pemkot harus minta maaf, jangan hanya dilimpahkan ke PDAM, karena ini proyeknya pemkot," tegasnya.

Masih menurut mantan anggota Komisi D DPRD Surabaya menyampaikan, jangan sampai karena masalah ini warga tidak respek dengan pembangunan alu alun Suroboyo ini kan juga ngak bagus.

"Akhirnya warga kan tidak respek, pembangunan alun alun dampaknya kok seperti ini. Ini yang harus dijawab oleh pemkot, PDAM kemudian dipetakan dengan wilayah wilayah terdampak, jemput bola, intervensi mana daerah yang butuh air harus segera direalisasikan. Terutama fasilitas umum, sekolah, rumah sakit harus segera diprioritaskan," ungkapnya. (pan)


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63