Skip to main content

Rapat Tatib, Fraksi Golkar Usulkan Revisi Jumlah Anggota Banggar

SURABAYA (Mediabidik) – DPRD Kota Surabaya kembali menggelar rapat terkait tata tertib (Tatib)  bersama seluruh pimpinan fraksi-fraksi

Rapat tatib kesekian kalinya ini pimpinan dewan sementara meminta kepada pimpinan fraksi untuk memberikan pandangan tertulis terkait dengan usulan perlu atau tidaknya perubahan tata tertib yang ada saat ini.

"Pimpinan dewan sementara meminta kepada pimpinan fraksi memberikan pandangan tertulis," ujar Arif Fathoni Ketua Fraksi Partai Golkar, Kamis (05/09/2019) siang.

Atas dasar tertulis ini, mantan jurnalis ini mengatakan, akan menjadi bahan pembentukan panitia khusus (Pansus) tata tertib yang akan dibentuk setelah pimpinan definitif di sahkan.

"Kalau dari fraksi Golkar mengusulkan revisi jumlah keanggotaan badan anggaran (Banggar), kita mengusulkan agar banggar diisi oleh 25-25 anggota dewan," katanya. ditemui usai rapat tertutup.

Kenapa demikian, Ia menjelaskan karena berkaitan membahas soal anggaran kota surabaya hampir 10 triliun yang dibutuhkan banyak orang, sehingga banyak pemikiran yang muncul.

"Agar DPDR Surabaya bisa benar benar menjalankan fungsinya dengan bagus," pungkasnya.

Usulan atas jumlah keanggotaan Banggar dari sejumlah fraksi yakni fraksi Demokrat, Nasdem dan Golkar, sedangkan fraksi lainnya belum ada usulan.

"Tadi yang saya dengar hanya fraksi Demokrat dan Nasdem untuk yang lainnya masih belum," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua