Skip to main content

Rapat Tatib, Fraksi Golkar Usulkan Revisi Jumlah Anggota Banggar

SURABAYA (Mediabidik) – DPRD Kota Surabaya kembali menggelar rapat terkait tata tertib (Tatib)  bersama seluruh pimpinan fraksi-fraksi

Rapat tatib kesekian kalinya ini pimpinan dewan sementara meminta kepada pimpinan fraksi untuk memberikan pandangan tertulis terkait dengan usulan perlu atau tidaknya perubahan tata tertib yang ada saat ini.

"Pimpinan dewan sementara meminta kepada pimpinan fraksi memberikan pandangan tertulis," ujar Arif Fathoni Ketua Fraksi Partai Golkar, Kamis (05/09/2019) siang.

Atas dasar tertulis ini, mantan jurnalis ini mengatakan, akan menjadi bahan pembentukan panitia khusus (Pansus) tata tertib yang akan dibentuk setelah pimpinan definitif di sahkan.

"Kalau dari fraksi Golkar mengusulkan revisi jumlah keanggotaan badan anggaran (Banggar), kita mengusulkan agar banggar diisi oleh 25-25 anggota dewan," katanya. ditemui usai rapat tertutup.

Kenapa demikian, Ia menjelaskan karena berkaitan membahas soal anggaran kota surabaya hampir 10 triliun yang dibutuhkan banyak orang, sehingga banyak pemikiran yang muncul.

"Agar DPDR Surabaya bisa benar benar menjalankan fungsinya dengan bagus," pungkasnya.

Usulan atas jumlah keanggotaan Banggar dari sejumlah fraksi yakni fraksi Demokrat, Nasdem dan Golkar, sedangkan fraksi lainnya belum ada usulan.

"Tadi yang saya dengar hanya fraksi Demokrat dan Nasdem untuk yang lainnya masih belum," pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni