Rapat Tatib, Fraksi Golkar Usulkan Revisi Jumlah Anggota Banggar

SURABAYA (Mediabidik) – DPRD Kota Surabaya kembali menggelar rapat terkait tata tertib (Tatib) bersama seluruh pimpinan fraksi-fraksi

Rapat tatib kesekian kalinya ini pimpinan dewan sementara meminta kepada pimpinan fraksi untuk memberikan pandangan tertulis terkait dengan usulan perlu atau tidaknya perubahan tata tertib yang ada saat ini.

"Pimpinan dewan sementara meminta kepada pimpinan fraksi memberikan pandangan tertulis," ujar Arif Fathoni Ketua Fraksi Partai Golkar, Kamis (05/09/2019) siang.

Atas dasar tertulis ini, mantan jurnalis ini mengatakan, akan menjadi bahan pembentukan panitia khusus (Pansus) tata tertib yang akan dibentuk setelah pimpinan definitif di sahkan.

"Kalau dari fraksi Golkar mengusulkan revisi jumlah keanggotaan badan anggaran (Banggar), kita mengusulkan agar banggar diisi oleh 25-25 anggota dewan," katanya. ditemui usai rapat tertutup.

Kenapa demikian, Ia menjelaskan karena berkaitan membahas soal anggaran kota surabaya hampir 10 triliun yang dibutuhkan banyak orang, sehingga banyak pemikiran yang muncul.

"Agar DPDR Surabaya bisa benar benar menjalankan fungsinya dengan bagus," pungkasnya.

Usulan atas jumlah keanggotaan Banggar dari sejumlah fraksi yakni fraksi Demokrat, Nasdem dan Golkar, sedangkan fraksi lainnya belum ada usulan.

"Tadi yang saya dengar hanya fraksi Demokrat dan Nasdem untuk yang lainnya masih belum," pungkasnya. (pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog