Proyek Pipa Jargas PGN, Tidak Bersertifikat ISO

SURABAYA (Mediabidik) - Bocornya jaringan pipa gas (Jargas) milik Perusahaan Gas Negara (PGN) pada minggu kemarin di Kupang Krajan Surabaya yang menyebabkan keresahan warga. Kebocoran tersebut disinyalir pipa yang di pasang untuk 24000 jaringan gas ke rumah-rumah warga yang diproduksi PT Indopipe tidak memiliki sertifikat ISO.

Hal tersebut disampaikan Rini Retno Wulan mantan Direktur Keuangan PT Indopipe mengatakan, kalau pipa milik Indopipe untuk jaringan gas di Surabaya mengacu pada sertifikasi lemigas di ISO 4437 sepanjang saya tau sebelum saya resign, Maret 2016.

"Saya belum pernah lihat atau mengetahui diadakan uji tes tersebut, dimana Indopipe sudah memasang marking atau dituangkan dalam pipanya, seharusnya kita menuangkan sesuatu pipa dan numbering harus dipertanggungjawabkan juga, sudah di tes apa belum, "terang Rini, seusai hearing, Senin (21/5).

Rini juga menambahkan, memang betul Lemigas atau PGN tidak mengharuskan adanya ISO 4437, tetapi mengacu pada sertifikasi tetapi yang mengeluarkan sertifikasi adalah Lemigas dan Lemigas mengacu pada ISO 4437.

" Tetapi Indopipe yang punya adalah, ISO tahun 2009, dia (Indopipe) menguji pipa tahun 2009, padahal seharusnya dia menguji pipa pada tahun diproduksi, intinya tidak ada ISO dan sertifikat Lemigasnya kadaluwarsa, itu adalah persyaratan utama, "imbunya. 

Mantan Direktur Keuangan ini menjelaskan, kalau mereka mengatakan itu sudah sesuai standar silakan saja di tes, pipanya tinggal ambil kemudian di tes. 

" Kebocoran itu sebenarnya teknis, penyebabnya banyak, makanya saya sebagai mantan Indopipe, itu akan lebih baik safety dalam produknya, biasanya kalau terjadi kesalahan kita tresur semuanya terutama dari produknya.

" Kalau produknya tidak ada masalah kita tidak perlu worry, biasanya kesalahan dari pemasangan atau instalasi, tetapi kalau diproduknya sudah ada problem, ya sudah, yang lain tidak ada masalah, dan produknya harus diperbaiki. "jelasnya. 

Perlu diketahui, program pemasangan 24000 jaringan gas bumi untuk rumah tangga dibiayai dari dana APBN pusat senilai Rp 28,5 milliar, dan PGN sebagai kuasa pengguna anggaran dan Hutama Karya (HK)  sebagai pelaksana yang ditunjuk langsung oleh PGN tanpa melalui lelang. (pan)