Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik)  – Program Pemerintah dalam meningkatkan sektor pariwisata  masih kurang serius dilakukan oleh dinas pariwisata Jawa Timur, hal ini terlihat masih banyak tempat-tempat wisata yang kurang tersentuh oleh pemerintah, padahal kalau pemerintah serius mau melakukan peningkatan tempat wisata yang ada di daerah maka bisa menambah PAD daerah tersebut dan otomatis perekonomian masyarakat di sana meningkat.

Giyanto Anggota DPRD Jatim asal PDIP mengatakan sebenarnya persoalan yang terjadi di Jawa Timur khususnya di daerah pesisir, DI zona pariwisata perlu diadakan pelatihan terhadap  sumber daya manusia mengingat mereka saat ini kurang di perhatikan pemerintah dalam mengembangkan usaha terutrama para UKM nhya untuk meningkatkan wirausaha nya.

"Sebagai wakil rakyat merasa terpanggil untuk menggerakan masyarakat yang disana untuk berkembang, mengingat mereka adalah konstituennya dan ini mereka keluhkan keika saya melakukan tugas reses dalam menjaring aspirasi masyarakat,"terang Giyamto saat di temui di ruang kerjanya, Kamis ( 17/8).

Sementara itu persoalaan musim kemarau yang sering di keluhkan masyarakat yang ada di daerah Ngawi, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek masih sulitnya mendapat air untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka sangat berharap bantuan dari pemrintah untuk membuat sumur bor, yang dirasa sulit di jangkau untuk mendapatkan air baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pengairan pertanian.

"Keberdaan sumur bor sangat di perlukan sehingga hal ini bisa membantu masyarakat dalam menggunakan air untuk kebutuhan dan bisa mengairi area sawah pertaniaannya, mengingat saat  ini ketika musim kemarau tiba maka akan dipastikan terjadi kekeringan,"ucapnya.

Sedangkan persoalan peralihan sekolah SMA/SMK yang sedang diambil oleh pemerintah provinsi masih terkesan carut marut terkait  aturan-aturan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Terutama untuk uang pembayarana yang terjadi pada sekolah swasta sehingga ini sangat memberatkan pihak orang tua.

"Para orang tua merasa keberatan kepada pihak sekolah, karena pada saat SMA/SMK dikelola pemerintah kabupaten/Kota mereka tidak membayar, namun pasca peralihan wewenang sekolah sekarang mewajibkan para orang tua untuk membayar SPP," terang Giyato yang juga duduk di komisi C DPRD Jatim yang menangani Keuangan tersebut.

Karena itu sebagai wakil rakyat yang sudah di percaya masyarakat untuk duduk di gedung dewan Jatim, dirinya bertekat dan tetap mengupayakan kepada pemerintah agar memperhatikan sektor-sektor yang hingga kini masih di resahkan oleh masyarakat sana, seperti bantuan sumur bor, peningkatan pariwisata dan bantuan sekolah gratis bagi sekolah SMA/SMK yang ada di daerah pemilihannya. (rofik)


Post a Comment