Ketua DPRD Jatim Pesimis Pusat Akan Cairkan DAU

SURABAYA (Mediabidik) - Pimpinan DPRD Jatim pesimis Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Perimbangan akan segera turun. Ini karena belum ada tanda-tanda ke arah sana, mengingat tax amnesty masih jauh dari harapan, sementara beban yang ditanggung APBN sangat berat dan butuh suntikan dana besar.

Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar menegaskan sebelum ada hitam diatas putih, pihaknya pesimis jika pusat akan memberikan DAU dan Dana Perimbangan yang rencananya digunakan untuk menambah APBD 2017. Meski begitu pihak DPRD Jatim terus berupaya akan mendongkrak APBD 2017 yang sebelumnya dipathok oleh eksekutif sebesar Rp23,52 triliun.

"Kami pesimis DAU dan dana perimbangan akan segera cair. Pasalnya, saat ini pusat membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menutupi APBN yang defisit. Sedang hasil tax amnesty sendiri masih belum jelas,"tegas Abdul Halim yang ditemui usai paripurna, Rabu ( 12/10) .

Pria yang akan maju Pilgub Jatim mendatang menambahkan, jika DAU dan Dana Perimbangan merupakan kewajiban yang harus diberikan pusat ke daerah. Untuk itu wajib bagi Pemprov Jatim untuk menagihnya.

"Sesuai dengan pertemuan dengan Kemenkeu dipastikan DAU dan Dana Perimbangan Jatim segera diberikan. Ini karena klaim pemerintah pusat telah berhasil dalam menjalankan tax amnesty dan menarik beberapa pajak. Dengan hasil ini diharapkan PAPBD 2017 dapat meningkat. Apalagi dalam melakukan perhitungan, Pemprov Jatim masih menggunakan hasil realisasi pendapatan yang lama yang tentunya terus bergerak setiap harinya," pungkas Ketua DPW PKB Jatim tersebut. (rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog