Ads (728x90)

SURABAYA (Mediabidik) - Banyaknya guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi beban di sekolah. DPRD Jatim pun akan mengganggarkan itu dalam APBD 2018. 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim seusai sidang Paripurna, Senin (14/8). Dia mengatakan, adanya moratorium guru pegawai negeri sipil (PNS) yang di lakukan oleh pemerintah pusat. Menjadi beban bagi sekolah. Sebab, disatu sisi beberapa sekolah membutuhkan tenaga baru baik dibidang pendidikan maupun pegawai."Ini jadi beban sekolah dalam APBD kemudian," ujar Suli. 

Politisi asal PAN ini pun berencana melakukan skema memasukkan program di dinas pendidikan yang tak ada nilai pendidikan, akan dialihkan kepada GTT serta PTT. Mengingat gaji para pendidik ini masih jauh dianggap layak. " Selama ini kan bebannya harus naikkan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP). Padahal itu bisa jadi beban wali murid," urainya kepada wartawan. 

Tak hanya soal gaji GTT dan PTT saja, Suli juga meminta Dindik mendata seluruh kekurangan di sekolah. Hasil evaluasi dari pelaksanaan UNBK yang lalu, masih melahirkan pekerjaan rumah berupa ketersediaan komputer. Pemenuhan komputer pada laboratorium inilah jadi prioritas untuk tahun depan. 

"Kami memang belum ada laporan tersebut. Tapi kalau kita lihat, sekolah swasta tidak bisa memenuhi komputer, juga beberapa sekolah negeri. Hanya sekolah favorit saja. Maka dari itu dipetakan mulai sekarang. Bisa kami ambil di anggaran pendidikan," pungkasnya.(rofik)

Post a Comment