Sibuk Pelesir, Fraksi PDIP Desak Risma Serahkan Jabatan Ke WS

SURABAYA (Mediabidik) - Karena sering pelesir ke luar negeri untuk mengemban amanah sebagai Presiden UCLG, fraksi PDIP DPRD Surabaya meminta Walikota Surabaya Tri Risma Harini mundur dari jabatannya dan menyerahkan tugas walikota ke wakil walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana dan permintaan ini akan disampaikan ke walikota maupun DPP partai.

Baktiono Wakil Ketua fraksi PDIP DPRD kota Surabaya mengatakan, melihat kesibukan Walikota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Presiden UCLG, membuat walikota dua periode itu semakin sering pergi ke luar negeri tapi bukan terkait urusan Surabaya, melainkan urusan sebagai Presiden UCLG.

"Fraksi PDIP sepakat meminta di tahun 2018 ini, Walikota menyerahkan jabatannya kepada Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana," ucap Baktiono saat memberikan keterangan kepada sejumlah media di Gedung DPRD, Senin (10/12/2018).

Politisi yang duduk sebagai Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya ini menegaskan, posisi walikota Surabaya bagi Risma terlalu kecil karena saat ini Risma menduduki Presiden UCLG yang menangani banyak negara sehingga sangat membutuhkan fokus penanganan dari Risma.

"Untuk itu lebih baik Risma menyerahkan jabatannya kepada wakil walikota agar bisa lebih fokus dan konsentrasi penuh pada penanganan kota Surabaya dan bu Risma fokus sebagai Presiden UCLG," terangnya.

Politisi yang duduk sebagai anggota Komisi B DPRD Surabaya ini mengatakan, partai akan melakukan evaluasi dan menyampaikan permintaan ini langsung ke Walikota tri Rismaharini. "Dan ke DPP partai untuk ditindaklanjuti dan partai yakin Walikota tidak akan keberatan," pungkasnya.(pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog