Skip to main content

Hakim Vonis Ringan Pemalsu Surat

SURABAYA (Mediabidik) - Sulistiya Murti Spd, terdakwa dugaan perkara pemalsuan surat divonis ringan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diketuai Dwi Purwadi.

Hal itu terungkap pada sidang agenda vonis yang digelar di ruang Cakra PN Surabaya, Kamis (20/12/2018). 

"Menimbang fakta hukum yang ada dipersidangan, menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah sesuai pasal 263 ayat 1. Menjatuhkan hukuman enam bulan penjara," ujar hakim membacakan amar putusannya.

Adapun pertimbangan yang memberatkan vonis, hakim menilai perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain. Sedangkan usia tua dan sikap terdakwa yang sopan dalam persidangan dijadikan pertimbangan hakim yang meringankan.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Neldy Denny dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya yang dibacakan pada agenda sidang pekan lalu.

Oleh jaksa, terdakwa dituntut 1,6 tahun penjara. Kendati demikian, terdakwa masih belum menerima vonis tersebut. "Masih pikir-pikir pak hakim," ujar terdakwa menjawab pertanyaan hakim. 

Atas sikap terdakwa, hakim memberikan waktu seminggu untuk menentukan sikap hukum, banding atau menerima vonis.

Berbeda dengan jaksa. Atas vonis ini, secara tegas jaksa sudah menentukan sikap banding. "Pasti banding. Karena kurang dari separuh tuntutan kita," ujar jaksa Neldy sesaat usai sidang.

Untuk diketahui, perkara ini berawal pada 26 April 2013 bertempat di Kantor Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Surabaya jalan Kampar No 10 Surabaya. 

Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang. "Diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian," terang jaksa sesuai surat dakwaannya. (opan)

Foto : Terdakwa Sulistiya Murti saat jalani sidang di PN Surabaya, Kamis (20/12/2018). Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni