Skip to main content

Baktiono Minta Risma Berbagi Tugas Dengan WS Urus Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Anggota Komisi B DPRD kota Surabaya, Baktiono meminta walikota Surabaya Tri Risma Harini berbagi tugas dengan Wisnu Sakti Buana (WS) urus Surabaya. Sebelumnya, wakil ketua DPC PDI P menyangkal kalau Fraksi PDIP Surabaya disebut meminta Walikota Surabaya Tri Rismaharini mundur dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana lantaran sering berkunjung ke luar negeri (plesir,red).

''Kami (Fraksi PDIP) tidak menyatakan hal itu, yang ada kami meminta Risma selaku walikota berbagi tugas dengan Mas Wisnu selaku Wakil Walikota lantaran kesibukanya,'' ujar Baktiono, Selasa (18/12).

Baktiono menegaskan, kunjungan walikota ke luar negari memang menjadi tugas kepala daerah. Untuk itu, akan lebih elok apabila tugas-tugas di Surabaya yang tidak bisa dihadiri bisa diamanatkan kepada wakilnya.

Dengan begitu, kata dia, kedua pimpinan kota Surabaya tersebut bisa lebih fokus dalam menjalankan tugasnya masing-masing dan saling terintegrasi.

Baktiono mengakui, ada beberapa agenda kedewanan yang semestinya dihadiri Walikota Surabaya tidak dihadiri. Namun, ini bisa dilimpahkan kepada Wakil Walikota Surabaya. Menurutnya, akan lebih baik kalau tidak hanya agenda di DPRD Surabaya seperti halnya sidang-sidang paripurna, namun juga kegiatan-kegiatan yang kaitanya dengan program kerja di lapangan.

Sebab, katanya, ketika Walikota sedang berkunjung ke luar negeri, hampir tidak ada agenda (kegiatan) di lingkungan Pemkot Surabaya yang terlihat.

''Kita melihatnya dari ekspose media, beda ketika Walikota ada di Surabaya, hampir saban hari ekspose media begitu gencar, ada saja agenda yang digelar,'' katanya.

Untuk itu, ujar Anggota Komisi B DPRD Surabaya ini, akan lebih baik kalau tugas-tugas di lingkungan Pemkot Surabaya juga bisa berbagi.(pan)



Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...