Skip to main content

Baktiono Minta Risma Berbagi Tugas Dengan WS Urus Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Anggota Komisi B DPRD kota Surabaya, Baktiono meminta walikota Surabaya Tri Risma Harini berbagi tugas dengan Wisnu Sakti Buana (WS) urus Surabaya. Sebelumnya, wakil ketua DPC PDI P menyangkal kalau Fraksi PDIP Surabaya disebut meminta Walikota Surabaya Tri Rismaharini mundur dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Walikota Surabaya, Wisnu Sakti Buana lantaran sering berkunjung ke luar negeri (plesir,red).

''Kami (Fraksi PDIP) tidak menyatakan hal itu, yang ada kami meminta Risma selaku walikota berbagi tugas dengan Mas Wisnu selaku Wakil Walikota lantaran kesibukanya,'' ujar Baktiono, Selasa (18/12).

Baktiono menegaskan, kunjungan walikota ke luar negari memang menjadi tugas kepala daerah. Untuk itu, akan lebih elok apabila tugas-tugas di Surabaya yang tidak bisa dihadiri bisa diamanatkan kepada wakilnya.

Dengan begitu, kata dia, kedua pimpinan kota Surabaya tersebut bisa lebih fokus dalam menjalankan tugasnya masing-masing dan saling terintegrasi.

Baktiono mengakui, ada beberapa agenda kedewanan yang semestinya dihadiri Walikota Surabaya tidak dihadiri. Namun, ini bisa dilimpahkan kepada Wakil Walikota Surabaya. Menurutnya, akan lebih baik kalau tidak hanya agenda di DPRD Surabaya seperti halnya sidang-sidang paripurna, namun juga kegiatan-kegiatan yang kaitanya dengan program kerja di lapangan.

Sebab, katanya, ketika Walikota sedang berkunjung ke luar negeri, hampir tidak ada agenda (kegiatan) di lingkungan Pemkot Surabaya yang terlihat.

''Kita melihatnya dari ekspose media, beda ketika Walikota ada di Surabaya, hampir saban hari ekspose media begitu gencar, ada saja agenda yang digelar,'' katanya.

Untuk itu, ujar Anggota Komisi B DPRD Surabaya ini, akan lebih baik kalau tugas-tugas di lingkungan Pemkot Surabaya juga bisa berbagi.(pan)



Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni