Uji Coba Layanan Self Service, Rutan Medaeng Dibanjiri Peminat

SURABAYA (Mediabidik) – Peningkatan layanan publik berbasis IT menjadi komitmen Kanwil Kemenkumham Jatim dan UPT jajaran. Salah satunya adalah layanan self service milik Rutan Kelas I Surabaya (Medaeng). Para tahanan bisa melihat sendiri apa saja hak-hak yang harus diterimanya.

Seorang tahanan Rutan Medaeng, Bijaksana, terlihat nampak sibuk. Tangannya mengutak-atik mouse dan keyboard. Pandangannya serius ke arah layar komputer. Bersama Saiful dan Deni, mereka ditemani Kasubsi Administrasi dan Perawatan Tahanan Rutan Medaeng, Widha Indra Kusuma Wijaya, Rabu (5/12/2018).

Bijaksana memang tidak sedang surfing di internet atau bermain-main game online. Dia sedang mengakses Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Tujuannya untuk mengetahui status penahanannya dan apa saja yang berhak dia terima (Remisi, Pembebasan Bersyarat/ PB, Cuti Bersyarat/ CB atau Cuti Menjelang Bebas/ CMB). Dia memanfaatkan layanan baru di Rutan Medaeng, yaitu layanan Self Service. "Ini adalah upaya transparansi dalam pelayanan yang kami berikan," ujar Widha.

Memang, dengan aplikasi tersebut, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak perlu bertanya ke petugas untuk mengetahui hak-haknya. Cukup mengakses komputer yang ditaruh di depan ruang registrasi itu. Semua WBP bisa mengakses datanya sendiri melalui otentifikasi sidik jari. "Interaksi dengan petugas akan berkurang, potensi pungli otomatis juga akan berkurang," jelasnya.

Selama seminggu terakhir diujicobakan, peminatnya cukup tinggi. Setiap hari ada puluhan WBP yang memanfaatkan aplikasi ini. Bahkan, tidak sedikit yang rela mengantri. "Alhamdulillah, sekarang jadi lebih gampang dapat informasi tentang eksparasi masa tahanan dan hak-hak saya selama di Rutan," ujar Bijaksana. (opan)

Foto

Tampak salah satu tahanan mencoba fungsi layanan self service yang disediakan oleh Rutan klas 1 Medaeng, Rabu (5/12/2018).

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog