Skip to main content

Di Duga Ada Permainan IJin IMB RS Siloam, Armuji Desak Polisi Usut Tuntas

SURABAYA (Mediabidik) - Ketua DPRD kota Surabaya Armudji, menilai ada indikasi permainan ijin mendirikan bangunan oleh RS Siloam, sehingga menyebabkan amblesnya Jalan Raya Gubeng, Selasa Malam (18/12/2018).

"Ini sudah dengar lama untuk pembangunan, pengembangan atau perluasan Rumah Sakit Siloam ini. Tentunya ini ada kaitannya juga dengan perijinan, kalau kita melihat disambati orang-orang yang berinvestasi di Surabaya dengan bangunan tingkat tinggi tentunya, atau bangunan yang menggunakan basement parkir sampai dua lantai atau satu lantai, ini cukup lama hampir satu tahun lebih, biasanya seperti itu. Lah ini sangat-sangat ijinnya itu cukup singkat sekali," jelas Armudji.

Selain melihat berkas perijinan pembangunan dan pengembangan RS Siloam, Armudji juga berpendapat ada keterlibatan anak seorang pejabat Surabaya dalam permainan ijin ini. Walau dia belum mau menjelaskan siapa anak pejabat tersebut.

"Tapi indikasinya sudah jelas, ini ada permainan ijin yang diindikasikan dilakukan oleh anak seorang pejabat", tambahnya.

Armudji juga mendorong pihak kepolisian untuk segera menyelidiki masalah perijinan ini, karena sudah merugikan masyarakat Surabaya.

"Ini yang harus benar-benar diselidiki nih, ini sudah bukan menjadi suatu isu-isu yang, tapi ini sudah banyak beredar di pemerintah kota seperti itu. Ini harus diusut tuntas, ini adalah mencelakakan dan merugikan warga Surabaya", kata Armudji.

Dalam waktu dekat DPRD Kota Surabaya akan memanggil kontraktor, konsultan perencanaan, pengawas pemerintah kota termasuk yang mengeluarkan ijin untuk dimintai keterangan mengapa terjadi keteledoran amblesnya Jalan Raya Gubeng.

Sementara itu, Wakil Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana yang ditemui di RS Siloam, mengatakan tidak ada permainan perijinan, seperti yang diungkapkan Ketua DPRD kota Surabaya. 

"Sejauh ini tidak ada", jelasnya secara singkat. 

Pernyataan Wakil Walikota Surabaya, juga diperkuat keterangan dari Ketua Bappeko Eri Cahyadi. Bahwa tidak ada permainan atau menyulap perijinan yang diajukan RS Siloam dalam perluasan bangunannya.

"Karena sebenarnya untuk pengeluaran ijin itu terkait dengan strukturnya, itu ada didalam undang-undang Nomer 28 tentang bangunan gedung disampaikan, bahwa semua bangunan gedung didirikan itu harus mendapatkan persetujuan dari tim ahli bangunan gedung", urai Eri Cahyadi. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni