Skip to main content

Mantan Dirut PT Dok Mangkir Panggilan Penyidik Kejaksaan

SURABAYA (Mediabidik) - Mantan Direktur Utama PT DPS (Dok dan Perkapalan Surabaya), Riry Syeried Jetta mangkir panggilan Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Kamis (6/12/2018). Ia dipanggil terkait pemeriksaan tambahan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal floating crane PT DPS senilai Rp 100 miliar.

"Kita memanggil dua orang, yakni mantan Dirut PT DPS dan satu orang rekanan. Sayangnya saksi dari pihak rekanan tidak hadir," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung, Kamis (6/12/2018).

Richard menjelaskan, satu orang saksi dari rekanan yang tidak hadir yakni Antonius Aris Saputra. Ketidakhadiran saksi ini, lanjut Richard, dengan alasan sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan penyidik pidsus Kejati Jatim.

"Kami akan jadwalkan kembali pemeriksaan saksi rekanan ini. Karena keterangannya dibutuhkan dalam penyidikan kasus ini," jelas Richard.

Ditanya adakah penahanan terhadap saksi mantan Dirut PT DPS, Richard enggan merincikan. Pihaknya memastikan hari ini (kemarin) masih sebatas pemanggilan saksi guna melengkapi keterangan pada penyidikan kasus ini. Terkait penahanan, Richard mengaku belum sampai ke arah sana.

"Ini masih pendalaman keterangan saksi. Saat penyelidikan, saksi-saksi ini sudah dimintai keterangan. Sekarang dimintai keterangan tambahan dalam status perkara yang masuk penyidikan," tegasnya.

Sebelumnya, penyidik pidsus Kejati Jatim sudah memanggil mantan Dirut PT DPS pada Kamis (29/11) lalu. Saksi yang dipanggil sebenarnya dua orang, yakni mantan Dirut PT DPS, Riry Syeried Jetta dan rekanan, yakni Antonius Aris Saputra. Namun yang datang hanya mantan Dirut PT DPS. Pada Kamis (6/12), saksi rekanan kasus dugaan korupsi di PT DPS ini kembali tidak memenuhi panggilan penyidik Kejati Jatim.

Seperti diberitakan, penyelidikan kasus besar ini dimulai ketika muncul laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan, ditemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp 60 miliar dari nilai proyek pengadaan kapal sebesar Rp 100 miliar. Proyek pengadaan kapal jenis floating craneini terjadi pada 2016 lalu.

Pengadaan kapal ini sudah melalui proses lelang. Kapal sudah dibayar sebesar Rp 60 miliar dari harga Rp 100 miliar. Dalam lelang disebutkan, pengadaan kapal dalam bentuk kapal bekas. Kapal didatangkan dari negara di Eropa. Namun, saat dibawa ke Indonesia kapal tersebut tenggelam ditengah jalan. Dari sini kemudian muncul dugaan bahwa, ada spesifikasi yang salah dalam pengadaan kapal tersebut. (opan).

Foto
Tampak monitor jadwal pemeriksaan saksi Mantan Direktur Utama PT DPS (Dok dan Perkapalan Surabaya), Riry Syeried Jetta di kantor Kejati Jatim, Kamis (5/12/2018).

Comments

Popular posts from this blog

Hari Pahlawan 10 November

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Ucapan HUT Partai NasDem ke 10