Aris digelandang ke Rutan Kejati Jatim sekitar pukul 19.00 WIB. Dia sebelumnya menjalani pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan terhadap Aris awalnya sebagai saksi. Namun ditengah pemeriksaan, penyidik menemukan ada bukti kuat saksi tersebut terlibat dalam dugaan korupsi di BUMN tersebut.
Akhirnya, sekitar pukul 16.30 WIB Aris yang sudah tiga kali mangkir dari panggilan Kejati ditetapkan sebagai tersangka."Kami melakukan penahanan karena kami khawatir tersangka melarikan diri mengingat dia tinggal di Singapura. Dia juga tiga kali mangkir dari panggilan," kata Aspidsus Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi, Selasa (11/12/2018).
Dia mengungkapkan, pada 2015, PT DPS mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp200 miliar. Dari jumlah itu, Rp100 miliar diantaranya digunakan untuk membeli kapal floating crane. Rekanan dalam pengadaan kapal ini adalah PT ANC Trading Network. Meski alokasi anggarannya sebesar Rp100 miliar, namun harga kapal sendiri dibeli seharga Rp60 miliar.
Kapal floating crane yang diibeli, berasal dari Rusia. Sayangnya, kapal tersebut bukan kapal baru. Melainkan kapal bekas buatan tahun 1973. "Ketika kapal itu dibawa ke Indonesia, ternyata tenggelam di laut China. Artinya, negara tidak mendapat kemanfaatan dari pembelian kapal tersebut," ujarnya.(opan)
Aris dijerat Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Penyelidikan kasus besar ini dimulai ketika muncul laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan, ditemukan dugaan kerugian negara sebesar Rp60 miliar dari nilai proyek pengadaan kapal sebesar Rp100 miliar. (opan)
Foto
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi mendampingi Kepala Kejati Jatim Sunarta saat menggelar pers release kinerja Kejati Jatim selama 2018 di gedung Kejati Jatim Jalan Ahmad Yani, Jum'at (28/12/2018). Henoch Kurniawan
Comments
Post a Comment