Skip to main content

Penanganan Perkara 2018 Meningkat Dibanding 4 Tahun Sebelumnya

SURABAYA (Mediabidik) – Sepanjang 2018 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menanggani sebanyak 8.893 perkara. Dari jumlah tersebut, gabungan dari beberapa jenis perkara. Antara lain sebanyak 1.237 gugatan, 1.504 permohonan, 20 kepailitan, 50 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), 29 Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 164 perkara Pengadilan Hubungan Internasional (PHI), 3.712 pidana biasa, 10 pidana singkat, 1.714 pidana cepat, 206 tindak pidana korupsi, 186 pidana anak dan 61 pra peradilan.

"Jumlah tersebut diluar perkara lalu lintas. Sedangkan perkara lalu lintas kita menanggani sebanyak 303.827," terang Ketua PN Surabaya Sujatmiko, Jumat (28/12/2018).

Jumlah diatas meningkat dibanding penanganan perkara ditahun sebelumnya. Pada tahun 2017, PN Surabaya menangani sebanyak 8.150 perkara. Jumlah tersebut gabungan dari beberapa perkara antara lain, sebanyak 1.036 gugatan, 974 permohonan, 23 kepailitan, 37 PKPU, 12 HKI, 145 PHI, 3.906 pidana biasa, 4 pidana singkat, 1.479 pidana cepat, 288 tindak pidana korupsi, 187 pidana anak, 59 praperadilan.

"Untuk perkara lalu lintas pun juga sedikit meningkat pada tahun 2018 ini, tahun sebelumnya hanya 303.029," tambah pria kelahiran Jogjakarta ini.

Sujatmiko juga membeberkan penanganan perkara pada 2018 ini tidak hanya meningkat ketimbang jumlah perkara setahun sebelumnya saja. "Tidak hanya tahun 2017 saja, penanganan 2018 ini meningkat dari empat tahun sebelumnya, terhitung sejak 2014," beber calon hakim tinggi Depansar Bali ini.

Diterangkan, pada 2014 tercatat penanganan perkara sebanyak 7.141, tahun 2015 sebanyak 7.422, tahun 2016 sebanyak 8.594. Sedangkan untuk perkara lalu lintas, tercatat tahun 2014 sebanyak 234.821, tahun 2015 sebanyak 283.372, dan tahun 2016 sebanyak 290.866.(opan)

Foto
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Sujatmiko. Henoch Kurniawan

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni