Skip to main content

Komisi E DPRD Jatim Minta Dinkes Jatim Dirikan Posko Kesehatan

SURABAYA (Mediabidik) - Komisi E DPRD Jatim meminta Dinas kesehatan Pemprov Jatim mendirikan Posko kesehatan di tempat tempat umum atau jalur mudik balik natal dan tahun baru 2019.

Pendirian posko kesehatan ini untuk memudahkan masyarakat yang melakukan perjalanan jauh, serta mereka yang mendatangi tempat tempat keramaian seperti tempat wisata atau Mal.

"Libur natal dan tahun baru banyak orang yang ingin menggunakan momen ini, baik yang pulang kampung untuk rayakan Natal dan juga memanfaatkan liburan Nataru. Nah untuk memberikan ketenangan saat mereka menjalankan agendanya itu. Saya minta Dinas Kesehatan Pemprov Jatim mendirikan posko posko kesehatan untuk mengantisipasi jika ada pemudik atau masyarakat yang membutuhkan," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Heri Sugihono, Senin (24/12).

Politisi asal Golkar ini  mengatakan,  dengan adanya posko kesehatan masyarakat yang melakukan perjalan jauh dan tiba tiba mengalami gangguan kesehatan yang membutuhkan penanganan khusus oleh dokter atau petugas kesehatan bisa tertangani dengan cepat. 

"Tol-tol di Jatim pasti dipadati oleh para pemudik Natal atau mereka yang liburan Nataru. Biasanya kan suka padat itu jalan tol trus ada kemacetan. Nah kalau di rest area ada posko kesehatan, jika masyarakat membutuhkan pertolongan kan bisa segera dilakukan tindakan untuk menolong mereka," kata politisi yang kembali maju lewat dapil Nganjuk Mojokerto ini. 

Begitu juga dengan pusat keramaian baik saat malam natal, malam tahun baru hingga tahun baru. "Saya rasa Pemerintah Provinsi Jatim dalam hal ini Dinas Kesehatan Jatim harus siapkan posko kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat di momen momen penting ini. Saya berharap  setiap posko kesehatan bisa terkoneksi dengan Ruman sakit terdekat. sehingga jika butuh pertolongan yang lebih spesifik bisa segera di bawa ke rumah sakit terdekat. Karena itu di setiap posko juga sebaiknya disiapkan mobil untuk berjaga jaga jika dibutuhkan. tapi saya yakin dinas kesehatan paham apa saja yang dibutuhkan untuk posko tersebut. Saya berharap perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini, bisa berjalan baik dan aman, " pungkasnya. ( RoHa)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni