Skip to main content

Ketua DPRD Surabaya Desak Risma Tangani Mahasiswa Terlibat Aksi Papua Merdeka

SURABAYA (Mediabidik) – Ketua DPRD Surabaya, Armuji mendesak Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya untuk segera turun tangan menangani keberadaan ratusan mahasiswa yang terlibat dalam aksi Papua Merdeka .

Menurut Armuji, selama ini Tri Rismaharini telah menjadi bagian dari sesepuh warga Papua karena telah bergelar "Mama Papua" yang disematkan secara adat oleh para petinggi warga Papua di kota Surabaya.

"Secara adat, beliau (Risma Wali Kota) telah menjadi bagian dari sesepuh warga Papua di Surabaya, karena sebutan itu disematkan secara adat, oleh karenanya kami minta agar segera turun tangan memberikan pembinaan," ucap politisi PDIP ini. Sabtu (1/12/2018).

Armuji menilai jika aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa asal Papua di wilayah kota Surabaya ini tidak boleh dibiarkan, karena sudah mengganggu keamanan dan masuk kategori pengacau situasi politik negara.

"Ini sangat tidak pantas dan mencederai NKRI serta Bhineka Tunggal Ika, apalagi saat ini wilayah Papua sedang gencar-gencarnya dibangun oleh pemerintahan Jokowi, berarti ada penggeraknya yang bertujuan mengacau situasi politik di negara," tandasnya.

Bahkan Armuji juga tidak menyalahkan keberadaan ormas NKRI yang melakukan penghadangan, karena gerakan ratusan mahasiswa ini dinilai telah mengganggu keamanan dan kenyamanan warga Kota Surabaya.

"Bukan tidak mungkin, gerakan penghadangan yang dilakukan oleh gabungan ormas itu akan diikuti oleh yang lain, karena aksi yang dilakukan sudah jelas bertujuan mengacau wilayah keamanan kota Surabaya, karena tuntutannya kemerdekaan wilayah Papua," tegasnya.

Oleh karenanya, Armuji meminta kepada aparat keamanan, terutama pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas keberadaan ratusan mahasiswa tersebut, mulai dari kampus, tempat tinggal, asal usul serta aktor intelektual di belakangnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni