Skip to main content

Kejagung RI Selidiki Dugaan Tindak Pidana Korupsi PDAM Kota Surabaya

SURABAYA (Mediabidik) - Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan salah satu manager pemeliharaan jaringan distribusi PDAM Surya Sembada kota Surabaya bernama Retno Tri Utomo, saat ini dalam ranah penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. 

Untuk itu kejagung telah melayangkan surat kepada Direktur PDAM Surya Sembada tertanggal 19 Oktober 2018. Dalam surat perihal bantuan permintaan keterangan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dan pemerasan yang dilakukan pejabat PDAM Kota Surabaya terhadap pejabat PT Cipta Wasesa Bersama selaku rekanan.

Berdasarkan surat perintah penyelidikan jaksa agung muda tindak pidana khusus agar menyampaikan surat ini panggilan kepada Retno Tri Utomo, manager pemeliharaan jaringan distribusi PDAM Surya Sembada. Sedangkan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan pada 25 Oktober lalu oleh Satpa Subrata, Sugeng Riyanta, Abvianto, M Yusuf Putra, I Gede Eka Haryana, dan Bobbi Muhammad Ali Akbar. Dan surat tersebut ditandatangani oleh An Jaksa Agung Tindak Pidana Korupsi Direktur Penyelidikan Selaku Penyelidik Warih Sadono.

Kapuspenkum Kejagung RI, Mukri, ketika dikonfirmasi menyatakan akan mengecek dulu soal tersebut. "Saya cek dulu soal adanya pemeriksaan pejabat PDAM Surabaya di Kejagung," cetus dia, kemarin.

Sedangkan Dirut PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Mujiaman, mengatakan dirinya memang sudah mendengar adanya pejabat PDAM yang diperiksa oleh Kejagung. Hanya ia tidak tahu secara pasti kasusnya seperti apa. Dan rencananya minggu depan ia akan meminta keterangan lebih lanjut dari pegawainya tersebut.

Yang pasti  pemeriksaan itu tahap penyelidikan sehingga baru dugaan. Untuk itu, pihaknya tidak menyediakan kuasa hukum untuk mendampingi pejabatnya yang diperiksa. Sebab, kalau pun disediakan kuasa hukum tidak boleh ikut mendampingi saat penyelidikan. "Jadi memang tak perlu adanya kuasa hukum karena masih penyelidikan," tegas dia.

Disinggung apakah itu baru pemanggilan yang pertama kali, Mujiaman membenarkan. " Itu baru pertama kali," ucap dia.

Ketika ditanya lagi kasus yang membuat pejabatnya diperiksa, Mujiaman menjelaskan kemungkinan soal lelang atau proyek. "Bisa saja yang lapor ke sana (Kejagung, red) adalah LSM atau rekanan. Di sini (PDAM, red) kan uang rakyat, sehingga kami sering dilaporkan ke aparat hukum," ungkap dia. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni