Warga Tidak Yakin Penerapan Stop Pungli di Banyuwangi

BANYUWANGI (Mediabidik) - Semakin banyaknya pejabat daerah yang terkena kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Menjadi kewaspadaan tersendiri bagi Pemkab Banyuwangi.

Dalam rapat koordinasi bersama, Rabu (20/9) lalu, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas telah menekankan kepada seluruh kepala satuan kerja (Satker) dan jajarannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, serta tidak memberatkan rakyat dengan pungutan liar (pungli).

Oleh karenanya, saat ini terpasang banner 'Stop Pungli' menghiasi beberapa kantor satuan kerja (Satker) pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.

Ironisnya, menyikapi hal itu, masyarakat Banyuwangi masih kurang yakin dan terkesan mengabaikan dengan moto banner 'Stop Pungli' tersebut. Mereka mengaku tidak yakin, satker di Banyuwangi bisa menerapkan slogan itu.

Salah satunya, Danu Budiyono, sebagai salah satu rekanan (Kontraktor) di Banyuwangi, mengaku pesimis satker di Banyuwangi bisa menerapkan seperti slogan yang ada di banner tersebut.

"Jangan-jangan itu hanya sementara, dan tidak permanen," ucap direktur CV. Surya Graha Kencana itu.

Dia pun mencontohkan, di tahun 2016 lalu, pasca penangkapan beberapa anggota DPRD dan Walikota Mojokerto, sebenarnya sudah ada instruksi untuk stop pungli di Banyuwangi. Namun kenyataanya tetap juga.

"Saya berharap saat ini bisa diterapkan permanen, sesuai dengan slogan yg dipasang di banner, sehingga tidak hanya jadi hiasan," tegas Danu.(tim)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog