Skip to main content

Pemkot Akan Beri Kemudahan Perizinan ke Pengembang, Asalkan Tak Salahi Aturan

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Eri Cahyadi akan melakukan kroscek terkait pengembang yang merasa dipersulit perizinannya. 

Terutama bagi pengembang yang berkomitmen untuk kontribusi dana dalam proyek underpass dan overpass di bundaran Satelit. 

Eri mengatakan Pemkot memang berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam memberikan perizinan ke pengembang. 

Akan tetapi, ia memastikan bahwa kemudahan yang diberikan tidak akan atau tidak bisa menyalahi aturan yang sudah ada. 

"Sebut saja saat ini REI menyebut ada perizinan pengembang yang belum digoalkan, karena alasan ketinggian dan KKOP, terkait ketinggian, kami ada peraturan perwalinya," tegas Eri, Senin (16/10/2017). 

Dimana untuk batas ketinggian suatu bangunan salah satunya ditentukan oleh luasan lahan. Semakin besar luasan lahan, maka tinggi bangunan bisa disesuaikan. 

"Kalau lahannya sempit, sedangkan mereka mengajukan bangunan yang tingginya melebihi hitungan yang seharusnya ya tidak bisa," tandas Eri. 

Menurutnya, Pemkot akan membantu semaksimal mungkin dalam mengeluarkan izin asalkan tidak mengganggu aturan yang sudah ada. 

Eri berpesan pada pengembang, jangan menjadikan momentum pengerjaan underpass dengan sistem CSR pengembang di Surabaya Barat ini menjadi ruang mencari celah agar semua perizinan pasti akan digoalkan. 

"Tentu ada hitungan yang kami lakukan. Terkait luasan lahan, tinggi bangunan dan syarat yang lain. Prinsipnya kami akan tetap bantu, asal sesuai prosedur dan aturan," tegasnya. 

Lebih lanjut Eri mengajak agar DPD REI Jawa Timur memberikan detail permasalahan pengembang yang merasa izinnya dipersulit. 

Pemkot akan melakukan langkah percepatan sesuai dengan ketentuan aturan tata ruang yang berlaku di Surabaya. 

"Sekalian, karena untuk kepengurusan DPD REI yang baru ini, saya juga belum pernah ketemu dengan beliaunya, jadi agar bisa dikomunikasikan perizinan mana yang bermasalah, agar sama-sama enak," katanya. (pan)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more