Ratusan Warga Desa Sukorejo, Blokade Jalan Mayjend Sungkono Gresik

GRESIK (Mediabidik) - Ratusan warga Desa Sukorejo kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, melakukan aksi blokade di Jalan Mayjend Sungkono, pasalnya aliran air PDAM di desa Sukorejo sudah seminggu mati total dampak terkena proyek pipa gas. 

Sekitar pukul 16.30 sore, rombongan warga Desa Sukorejo yang dipimpin Kepala Desa Fathur Rahman berjalan dari balai desa menuju jalan raya dengan membawa puluhan poster tulisan tangan, termasuk membawa anak balita.

 

Kades Sukorejo berdiri di atas alat berat (exavator) memberikan orasinya, intinya dampak dari penanaman pipa gas, mengenai pipa PDAM milik mereka sehingga menyebabkan 400 rumah dari warga Desa Sukorejo tidak teraliri air dari PDAM dan mereka meminta ganti rugi biaya beli air selama seminggu.

" Sudah seminggu ini, kami membeli air untuk kebutuhan mandi dan cuci piring, tanpa cuci baju, itu dalam seminggu habis 100 ribu, pihak pelaksana proyek atau kontraktor yang memasang pipa harus mengganti biaya beli air yang kemarin, dan sampai air kembali mancur di rumah kami," tegas Hadi salah seorang orator.

Setelah melakukan aksi demo, sekitar pukul 17.10 para pendemo ini membubarkan diri dengan pulang ke rumah masing-masing. Namun,kepala desa beserta perwakilan beberapa warga desa berunding dengan PDAM dan pihak kontraktor KWRK.

Dalam musyawarah itu warga meminta kepada pelaksana proyek untuk mengganti kerugian masyarakat terkait air PDAM yang tidak keluar karena terkena proyek penggalian pipa serta segera menyelesaikan pekerjaan dan mengembalikan jalan raya seperti semula biar lalu lintas lancar.

Dan juga berharap agar PDAM memberi aliran air yang cukup bagi warga Desa Sukorejo. Karena yang hadir dipertemuan tersebut hanya sekelas mandor, maka hasil pertemuan itu di catat oleh notulen.

"Harapan kami, tuntutan warga kami di penuhi oleh satu pihak atau tanggung renteng, kalau tidak ada kejelasan maka kami akan turun lagi dengan membawa massa yang lebih banyak lagi. Karena sejak awal sudah kami ingatkan agar jangan mengganggu kepentingan warga," jelas Fathur Rahman. (ai)