"Kalau BOT (build, operate,transfer) kuatirnya rugi, jika sudah jadi rongsokan diberikan ke kita," paparnya.
Syaifudin mengharapkan, keterlibatan pemerintah kota tersebut diantaranya dalam pelayanan, system pengawasan, sekaligus transfer pengetahuan dan keahlian."Pemerintah punya bargaining karena menaruh investasi," katanya.
Dengan pelibatan BUMD dalam pengelolaan, menurutnya membuat BUMD mempunyai pemahaman tentang pengelolaan angkutan massal atau bahkan sebagian kebijakan bisa diambil oleh BUMD.
Politisi PDIP ini menegaskan, apabila sekedar menerima pelayanan dari pihak pengelola swasta, pemerintah kota tak punya keberpihakan kepada masyarakat, apabila ada kenaikkan harga tiket."Karena jika berkaitan dengan transportasi, pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakatnya," katanya.
Sebelumnya, 23 – 30 Oktober, sebanyak delapan anggota Komisi C DPRD, bersama perwakilan pemerintah kota Surabaya telah melakukan kunjungan kerja ke Frankfurt, Jerman guna mengetahui manajemen dan pengoperasian angkutan massal cepat, berupa trem dan busway. Syaifudin Zuhri mengakui, pelayanan transportasi massal diperlukan untuk memenuhi kebutuhan public. Dari pantauan kalangan dewan di Frankfurt, kawasan pemukiman dan perkantoran semuanya terkoneksi dengan angkutan massal. Sehingga ada ketepatan waktu."Karena semua penjuru dilewati trem dan busway," tuturnya.
Ia mengungkapkan, sebenarnya dari sisi estetika, dengan adanya trem kondisinya terkesan ruwet, karena banyaknya kabel udara dan lajur –lajur khusus angkutan massal. Namun demikian, Syaifudin mengakui, bahwa kesadaran masyarakat di salah satu kota di Jerman tersebut kesadarannya tinggi.
"Penduduknya hanya 200 ribu. Sedangkan kita penataan estetika saja merupakan masalah yang sulit, " ujar pria yang akrab disapa Ipuk.
Namun demikian, Syaifudin menyebutkan dengan adanya gagasan Walikota Tri rismaharini untuk membangun trem, konsekuensinya membutuhkan penyadaran masyarakat untuk merubah kebiasaan. Sedangkan sisi positifnya, pemerintah kota bisa memenuhi pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana angkutan, terutama untuk ketepatan waktu."Di Surabaya jumlah kendaraan sudah tak terhitung, belum lagi urbannya," paparnya.
Ketua Komisi C ini mengakui, dengan beroperasinya trem, konsekuensinya harus ada pembatasan kendaraan pribadi atau angkutan lain yang melewati sekitar jalur trem pada waktu tertentu. Rekayasa lalu lintas tersebut diperlukan agar kepentingan masyarakat tak terganggu.
"Ketika tidak ada pembatasan kendaraan bisa crossing sehingga menimbulkan kecelakaan," tandasnya. (pan)
Comments
Post a Comment