Pembongkaran Masjid DPRD Surabaya Diprotes Massa GP Ansor

SURABAYA (Mediabidik) - Pembongkaran Masjid dilingkungan DPRD Kota Surabaya mendapat protes Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Melalui perwakilannya, mereka mendatangi kantor DPRD di Jalan Yos Sodarso, Kamis (26/10/2017).

Dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Kembalikan Masjid Kami", massa GP Ansor Surabaya menuju lokasi masjid yang berada di sisi belakang Gedung DPRD Surabaya.

Mereka juga akan menyerahkan nota keberatan dan protes keras atas cara Pemkot membangun proyek dengan merobohkan masjid tanpa ada pemberitahuan lebih dulu.

Massa ormas ini memprotes pembongkaran masjid tanpa pemberitahuan ke umat Islam Surabaya. Apalagi pembongkaran masjid itu salah satu informasi yang diterima GP Ansor untuk dibangun deretan ruang pribadi anggota dewan.

"Wakil kami di DPRD saja tidak diberitahu. Tahu-tahu masjid dibongkar," ujar Khoirur Roziqin, anggota HP Ansor Surabaya.

Roziqin sepakat bersama anggota ormas ini untuk menentang cara Pemkot Surabaya membongkar rumah ibadah itu tanpa komunikasi dengan umat Islam.

"Seharusnya ada pengganti masjid yang dibongkar sebagai pengganti tempat ibadah. Dikomunikasikan baru dibongkar," tandas Roziqin.

Saat ini, massa GP Ansor masih bertahan di lokasi. Spanduk "Selamatkan Masjid Kami" itu kini dibentangkan dan dipasang di masjid yang dibongkar. (pan)

Khoriro riziq in

Anggota

PC GP Ansor surabyaa

Ansor surabaya

Anggota DRPD kami gak diajak ngomong

Diajak ngomong

Gereja,

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog