Skip to main content

Surabaya Jadi Lokasi Studi Banding Pemerintah Filipina

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Filipina memilih Surabaya sebagai lokasi studi banding terkait permasalahan perumahan di perkotaan, Senin (9/10). Surabaya yang dianggap mampu menyelesaikan berbagai permasalahan perumahan, menjadi alasan studi banding ini. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menerima kunjungan dari President Social Housing Finance Corporation Pemerintah Filipina, Wali Kota San Carlos, Filipina, beserta rombongan di Ruang Sidang Wali Kota.

Dalam kunjungannya ini, perwakilan Pemerintah Filipina merasa takjub dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani persoalan perumahan bagi warga Surabaya. Hal ini dikarenakan untuk menyelesaikan persoalan perumahan untuk warga kotanya, Tri Rismaharini tidak hanya menyelesaikan perumahan saja, namun seluruh aspek sosial lainnya.

"Saya merasa anda sangat hebat dalam hal menyelesaikan permasalahan perumahan, bagaimana Pemkot Surabaya tidak hanya membantu menekan pengeluaran warganya, tapi juga membantu pendapatan warganya," kata salah satu peserta studi banding Pemerintah Filipina saat berdialog bersama Wali Kota Surabaya.

Sebelumnya, Wali Kota memaparkan bagaimana Pemerintah Kota Surabaya menyelesaikan permasalah perumahan di Kota Surabaya dari berbagai hal. Menurutnya, dalam menyelesaikan permasalahan perumahan kota, Pemkot Surabaya tidak membangun rumah warganya. Namun membangun segala aspek pendukungnya.

"Kami mengajari dan membantu warga Surabaya dalam pengelolaan kampung di Surabaya. Seperti halnya dalam pengelolaan sampah. Sampah organik bisa menjadi pupuk, sedangkan pupuknya bisa untuk bercocok tanam. Dari hasil cocok tanam itu, bisa dijual dan warga bisa mendapatkan pendapatan tambahan," kata Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya.

Jadi, kata Risma, Pemkot Surabaya tidak membangun rumah warganya, melainkan membangun lingkungan kampungnya. Sehingga warga bisa mendapatkan pendapatan dari pembangunan kampung. Menurut Wali Kota Surabaya, bila pendapatan warganya tinggi, warganya bisa membangun rumahnya sendiri."Sedangkan apabila warga Surabaya tidak memiliki pendapatan yang cukup kami memberikan pelatihan," kata Risma.

Dalam hal pelatihan ini, Wali Kota menjabarkan banyak hal yang telah diberikan kepada warga Surabaya. Contohnya saja Pahlawan Ekonomi, Pejuang Muda, pelatihan penggunaan komputer di BLC (Boardband Learning Centre). Mulai dari ibu – ibu rumah tangga hingga anak muda, mereka mendapatkan pelatihan ini untuk meningkatkan pendapatan keluarga mereka.

Selain itu, beberapa fasilitas juga diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada warganya sebagai penunjang untuk menekan pengeluaran keluarga. Seperti halnya kesehatan, mulai dari anak kecil hingga lansia diberikan fasilitas untuk cek kesehatan. Ada juga biaya pendidikan gratis dan beasiswa yang diberikan oleh Pemkot Surabaya untuk warganya.

Untuk masalah tempat tinggal, Pemkot Surabaya sendiri memiliki Rumah Susun yang memiliki harga sewa murah. Masyarakat bisa tinggal di Rusun milik Pemkot Surabaya dengan tarif sewa 10 ribu hingga 96 ribu rupiah.  Hal ini bisa didapatkan oleh warga Surabaya dengan syarat dan ketentuan berlaku, seperti halnya belum memiliki rumah atau warga bantaran pinggir sungai.

"Di rusun ini kami juga memberikan fasilitas lengkap, berupa taman, lapangan olah raga, bis sekolah, BLC, serta sentra PKL dekat dengan rusun. Ini yang kita lakukan di Surabaya. Kenapa harus sewa, karena kalau mereka sudah mampu untuk membeli rumah, mereka bisa keluar dan bisa digunakan oleh orang lain yang lebih membutuhkan," kata Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini.
Harapannya, saat warga Surabaya yang tinggal di rusun bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari pelatihan untuk wirausaha, serta menekan biaya pengeluaran, masyarakat tersebut mampu membeli rumah milik mereka sendiri.

Bagaimana Wali Kota bisa membangun rusun dari bekas kantor pemkot sebagai salah satu solusi membangun rusun di tengah kota, juga dijelaskan kepada peserta studi banding dari Filipina ini.  Selain itu, Wali Kota juga banyak bercerita tentang taman – taman di Surabaya. Terutama taman di pinggir sungai bekas rumah warga yang saat ini sudah berubah.

Ini termasuk bagaimana Pemkot Surabaya mengatur Kampung Nelayan di wilayah Pantai Kenjeran. Pemkot tidak merubah bangunan rumah tersebut, namun membangun Jembatan Surabaya dan Taman Surabaya. Sehingga dari pembangunan tersebut bisa meningkatkan pendapatan warga kampung nelayan karena menjadi lokasi wisata.

Usai menjelaskan berbagai cara Pemerintah Kota Surabaya mengatasi persoalan perumahan, peserta studi banding mengapresiasi langkah yang dilakukan tersebut. Peserta studi banding tersebut terlihat sangat antusias sekali untuk bertanya lebih detail mengenai cara pemkot tersebut. Seperti halnya bagaimana cara Wali Kota Surabaya mengatasi agar warga bantaran kali tidak kembali menempati pinggir sungai lagi.
Wali Kota pun mengakui, membangun taman di pinggir sungai mejadi salah satu solusi membangun perkotaan dan mengatasi permasalahan perumahan pinggir sungai di Kota Surabaya.
Beragam pertanyaan diajukan oleh peserta studi banding, mulai dari asal usul kampung di Surabaya hingga ada berapa kantor yang menangani kampung dan rusun ini. Untuk pertanyaan berapa kantor yang menangani permasalah perumahan, Risma menjelaskan, ada kantor yang secara umum menangani perkampungan, namun ada kantor yang secara khusus menangani rusun tersebut untuk mengelola dan menyeleksi siapa yang boleh tinggal.

Di akhir pertemuan ini, Pemerintah Filipina mengatakan belajar banyak dan sangat terkesan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk warganya. Hingga akhirnya, pertemuan ini ditutup dengan tukar cindera mata.(pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni