Skip to main content

Dewan Desak, Pemkot Moratorium Perijinan Reklame

SURABAYA (Mediabidik) – Banyaknya reklame liar yang berdiri yang terpasang hampir disetiap sudut kota Surabaya dan disinyalir belum mengantongi ijin, mendapat perhatian anggota Koimisi C DPRD kota Surabaya yang membidangi pembangunan.

Menurut Awey panggilan akrab Visensius Awey mengatakan, bahwa yang jadi kendala penertiban selama ini adalah (1) belum memadainya sarana dan prasarana,(2) loaksi penertiban yang sulit dijangkau, (3) kebocoran informasi sebelum pelaksanaan tugas serta adanya oknum aparatur penegak perda dilapangan "main mata" dengan penyelenggara reklame.

" Kedepannya, berbabagi kendala yag disebeutkan diatas bisa diminimalisir. Sehingga penertiban bisa berjalan lebih efektif" terang Awey, Kamis (19/10).

Masih menurut Awey, tentunya kita berharap semua pihak dapat meningkatkan pengawasannya, aka nada banyak kebocoron penerimaan pajak reklame , dilapangan ada oknum pemerintah yang mengetahui . Akan tetapi, tidak diambil tindakan tegas dan lebih diperparah lagi, apabila ada upaya bermain mata antara pejabat dan penyelenggara reklame.

" Semacam penyelesaian dilapangan, akibatnya tidak terawasi sebagaimana mestinya. Dengan demikian pendapatan dari sisi pajak reklame menguap,"ucapanya.

Lanjut politisi dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) menjelaskan, dalam kontek ini, tentu kita berharap agar dikota Surabayatidak ada pejabat pemkot Surabaya dalam pelaksanaan tugasnya menyimpang dari ketentuan yang ada.

"Selain itu juga masyarakat sebagai stake holrder, juga iku melakukan pengawasan agar segala bentuk penyimpangan dapat terminimalisir dengan baik,"pungkasnya.

Dia menegaskan, setauku, ada ketentuan bahwa papan reklame (Bilboard) harus mencantumkan masa perizinannya. Sehingga masyarakat juga dapat iku mengawasi, hanya dalam prakteknya hampir 95 % tidak ada papan reklameyang tersebar disegala penjuru kota Surabaya.

"Beberapa kali saya serukan moratorium perijinan papan reklame di kota Surabaya, karena posisi saat ini sudah menjamur. Seperti jamur yang tumbuh saat musim hujan, sudah saat dihentikan sementara dan ditata kembali,"tegasnya. (Adv/pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni