DPC Hanura Banyuwangi Serahkan 1.228 KTP dan KTA Daftar ke KPU

BANYUWANGI (Mediabidik) - Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (DPC Partai Hanura) Kabupaten Banyuwangi, secara resmi telah melakukan pendaftaran ke kantor KPU Banyuwangi, Sabtu (14/10).

Proses pendaftarannya pun cukup unik dan meriah. Dimulai dari kantor DPC Partai Hanura Banyuwangi, sebelum berangka, Ketua DPC sempat nyawer atau bagi-bagi uang kepada warga sekitar, sontak banyak warga berebut untuk mendapatkan uang. Kemudian ratusan kader berjalan kaki dengan diiringi penari dan musik tradisional, menuju kantor KPU Banyuwangi yang hanya berjarak ratusan meter dari kantor DPC.

Ketua DPC Partai Hanura Banyuwangi, Ir. Basuki Rahmad mengatakan, sebagai salah satu partai peserta pada Pemilihan Gubernur tahun 2018 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2019, DPC Partai Hanura Banyuwangi berkomitmen memperjuangkan calon ya didukungnya.

"Saat pendaftaran, kita serahkan berkas secara lengkap, mulai form F-2, hingga melampirkan 1.228 KTP dan KTA, disertai berkas-berkas lainnya seperti keterangan domisili untuk DPC, PAC, Suket kepengurusan tingkat kecamatan, NPWP dan berkas lainnya," papar Basuki.

Dijelaskan Basuki, dilengkapinya berkas saat pendaftaran, agar dalam proses verifikasi beberapa bulan kedepan, pihaknya tidak perlu melakukan perbaikan lagi, dan akan fokus untuk penguatan mesin partai.

Basuki juga mengungkapkan, pada Pemilu tahun 2009 dan 2014 lalu, mesin partai Hanura terus mengalami peningkatan.

"Di Pemilu yang akan kita targetkan dapat 9 kursi, atau minimal 7 kursi dari 5 dapil, karena saat ini kita baru dapat 4 kursi," harapnya.

Sementara, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Banyuwangi, Edi Saiful Anwar usai menerima berkas pendaftaran mengungkapkan, saat sosialisasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), ada 17 partai yang hadir dan mengikuti, namun hingga saat ini baru 5 parpol uang melakukan pendaftaran.

"Kami himbau tiap partai melengkapi berkas persyaratan sesuai yang ada di dalam Sipol, karena sesuai batas waktu pendaftaran saat ini sudah H-2," cetus Edi.(nng)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog