Skip to main content

Fitri Tamara, Warnai Penyerahan Berkas DPC Partai Demokrat Banyuwangi Ke KPU

BANYUWANGI (Mediabidik) - Proses penyerahan berkas KTP dan KTA DPC Partai Demokrat Banyuwangi ke Kantor KPU Banyuwangi di warnai dengan hadirnya artis Fitri Tamara.

Sebagai kader Partai Demokrat, kehadiran artis asal Banyuwangi jebolan Bintang Pantura 4 ini, menjadi perhatian khusus para awak media yang sedang melakukan peliputan.

Mendampingi para pengurus DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Fitri Tamara turut mengantarkan penyerahan berkas parpol ke Kantor KPU Banyuwangi, Senin (16/10).

Usai menyerahkan berkas, Ketua DPD Partai Demokrat Banyuwangi, Michael Edi Hariyanto mengungkapkan sesuai batas minimum yang ditentukan KPU, pihaknya telah menyerahkan 1.495 berkas KTP dan KTA, dari 5000 berkas yang sudah dikumpulkan hingga ke pelosok Banyuwangi.

"Kita menargetkan 12 kursi pada Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan datang, starteginya kita akan all out turun langsung ke masyarakat, semua fraksi akan kita turunkan, kita akan tanya apa keinginan masyarakat dan itu harus kita penuhi," tegas Michael.

Hingga saat ini, lanjut Michael, ada beberapa artis yang sudah bergabung dan menjadi kader partai Demokrat, diantaranya Denada, Danang Academy dan Fitri Tamara.

"Nantinya mereka juga akan kita ajukan sebagai bakal calon legislatif, disamping kader-kader lama," ungkapnya.

Tidak menutup kemungkinan, imbuh Michael, nanti setelah agenda pelantikan pengurus DPC Partai Demokrat yang  dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2017, pihaknya akan membuka untuk umum bakal calon legislatif.

"Bagi masyarakat yang ingin membangun Banyuwangi, membantu Banyuwangi, dan memikirkan rakyat, mari bergabung bersama kami, untuk menjadi bacaleg partai Demokrat," pungkas Michael.(nng)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...