Skip to main content

Besok Pemkot Eksekusi 5 Persil Bangunan di Simpang Dukuh

SURABAYA (Mediabidik) - Terbitnya surat penetapan eksekusi Nomor :67/Eks/2017/PN.Sby.jo dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diterima Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) pemkot Surabaya. Rencananya besok, Selasa (31/10) pemkot Surabaya yang didampingi juru sita dari PN Surabaya akan mengeksekusi 5 persil bangunan yang ada di jalan Simpang Dukuh Surabaya.

Indah Nurhayati Kabid Pemanfaatan Tanah dan Pengadaan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) mengatakan, besok (Selasa) kita akan bongkar 5 persil bangunan yang ada di jalan Simpang Dukuh dan Rabu nya 8 persil si Gunung Anyar, semua sudah konsinyasi dan tinggal eksekusi. 

"Untuk uangnya masih di PN semua dan untuk pembongkaran sudah ada penetapan dari Pengadilan Negeri."terang Indah, Selasa (30/10).

Indah menjelaskan, untuk eksekusi besok kita di dampingi Polrestabes, Satpol PP, Dishub, DKP dan PN. Setelah apel dan pembacaan penetapan eksekusi, terus kita bongkar. 

"Seperti eksekusi hari ini di Babatan Wiyung juga berjalan lancar, karena sudah tidak ada bangunan, dari 3 persil tinggal 2 yang belum H. Sutiyono dan Torwila, masalahnya sama sengketa kepemilikan, "ungkapnya. 

Masih menurut Kabid Pemanfaatan dan Pengadaan, semuanya terkendala masalah sengketa kepemilikan dan semua sudah difasilitasi. Kalau di Perpres itu ada Dading istilahnya kesepakatan, tapi ada jalan lain yang mereka berhak mengugat.

"Kalau memang benar gugat aja ke PN, ketika itu diputus PN siapa yang berhak menerima, uangnya bisa diambil di PN,"jelasnya. 

Lanjut Indah, sebenarnya ada banyak persil yang harus dibebaskan, kita saat ini konsentrasi sekarang di MERR, JLLT, JLLB dan Simpang Dukuh itu yang sedang berjalan. 

" Kalau JLLT panitianya BPN, kita hanya instansi yang memerlukan tanah JLLT dan JLLB, kalau skala kecil kan pemkot MERR, Simpang Dukuh dan Babatan Wiyung, "paparnya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni