Skip to main content

Selain Raih Penghargaan Bhumandala, Surabaya Dapat Rekom Geopasial

SURABAYA (Mediabidik) - Puncak peringatan Hari Informasi Geopasial (HIG) 2017 yang diselenggarakan di kantor Badan Informasi Geopasial (BIG) jalan Raya Jakarta-Bohor KM 46 Cibinong Jawa Barat. Kota Surabaya meraih penghargaan Bhumandala Award 2017 yang diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. 

Selain meraih Bhumandala Award 2017 kota Surabaya juga mendapat rekomendasi ahkir Tata Ruang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Surabaya.

Eri Cahyadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Surabaya mengatakan, hari ini kota Surabaya mendapat penghargaan Bhumandala Award dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Perhargaan tersebut diberikan bersamaan dengan keluarnya rekomendasi Geopasial atau peta RDTRK Surabaya. 

"Jadi, rekomendasinya turun, biasanya di indonesia satu kota satu kecamatan, kalau Surabaya satu kota 31 kecamatan,"terang Eric, seusai mengikuti acara HIG 2017 bersama Asisten II pemerintahan bidang pembangunan, Selasa (24/10).

Eri menambahkan, kalau pak Taswin menerima penghargaan Bhumandala karena waktunya berbarengan dan diberikan langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas secara simbolis karena satu kota.

"Harapan beliau (Taswin -red) Surabaya semakin berinovasi untuk mempermudah pelayanan dan transparan,"ucapnya. 

Lanjut Eri, sebenarnya sudah jadi satu bagian yang tidak terpisahkan, petaku ini sudah ada MoU dengan BPN dan peta ini akan dipakai oleh BPN.

"Jadi nanti, semua peta bidangnya sertifikat ditempelkan disana juga SKRK dan IMB ditempelkan disana. Jadi tidak ada perbedaan lagi antara IMB dan peta bidang atau sertifikat BPN dan masyarakat lebih mudah melihat informasinya, istilahnya One Match Policy (satu peta),"paparnya. 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...