Skip to main content

Pemkab Banyuwangi Berikan Upah Untuk Penunggu Pasien di RS

BANYUWANGI (Mediabidik) - Mulai dua bulan kedepan, Pemkab Banyuwangi akan berikan upah atau uang pengganti bagi penunggu pasien miskin yang dirawat di Puskesmas maupun Rumah Sakit kelas III.

Hal itu diungkapkan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas saat melakukan kunjungan di UPTD Puskesmas Gitik Kecamatan Rogojampi, Jum'at (13/10).

Dikatakan Bupati Anas, nantinya setiap penunggu pasien miskin itu akan menerima uang pengganti sebesar 40 - 75 ribu per orang per hari.

"Uang pengganti itu hanya kita berikan untuk satu orang penunggu pasien miskin, jika pasien yang ditunggu dirawat tiga hari, maka jumlah uang yang diterima per hari akan dikalikan tiga," ucap Bupati Anas.

Jadi, lanjut Bupati Anas, setiap pasien miskin, selain mendapat perawatan gratis, penunggunya juga akan menerima uang sebagai pengganti karena selama menunggu pesien, mereka tidak bisa bekerja. Itu salah satu alasan, kenapa banyak warga miskin enggan membawa keluarganya yang sedang sakit untuk dirawat di Puskesmas maupun Rumah Sakit.

"Dari evaluasi itu, kita akan anggarkan APBD untuk mereka, karena PAD kita tahun ini naik, dan dari sektor pariwisata juga naik, pajak dari para pelancong wisata di Banyuwangi inilah yang kita manfaatkan untuk para warga miskin,"  terangnya.

Bupati Anas menambahkan, ini merupakan terobosan baru Pemkab Banyuwangi, dengan target warga miskin agar punya ekonomi yang cukup. Semoga dengan program ini bisa meminimalisir berbagai permasalahan warga miskin di Banyuwangi.(nng)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...