Dirut RPH Akui Dimintai Keterangan Kejari Tanjung Perak

SURABAYA (Mediabidik) - Teguh Prihandoko Dirut Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) membenarkan pemeriksaan dirinya oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya.

"Iya benar, saya memang diperiksa mulai pukul 11.00 Wib hingga pukul 13.00 Wib," kata Teguh, Kamis (26/10).

Teguh mengatakan pemeriksaan dirinya masih dalam tahap awal. "Tadi ditanya seputar identitas seperti nama, alamat hingga pertama kali menjabat sebagai Dirut RPH serta tupoksi (Tugas pokok dan fungsi). Masih belum masuk ke pokoknya," ungkap dia.

Ia mengungkapkan, dalam pemeriksaan dugaan korupsi anggaran tahun 2015-2016 perusahaan daerah Kota Surabaya ini. "Belum mas, masih seputar yang saya sebut tadi (identitas)," ujar Teguh.

Selain dimintai keterangan, Teguh mengaku dimintai tolong Kejari Tanjung Perak untuk menghadirkan pejabat dibawahnya. Sayang, ia mengaku gagal menghadirkan beberapa pejabat yang menurutnya dugaan ada perintah tidak boleh hadir dari oknum didalam redaksi RPH.

"Saya tunjukkan tadi chat whatsup ke jaksa kalau ada yang melarang hadir. Buat apa saya tutup-tutupi, saya kasih semua informasi," kata Dirut RPH yang baru menjabat 6 Januari 2017 lalu.

Ia juga mengungkapkan, ada 2 direksi dan 1 orang dari Satuan Pengawas Internal serta 2 badan pengawas RPH yang ikut diperiksa. "Kalau terkait pemeriksaan direksi lainnya, panjenengan tanyakan ke jaksa saja biar tidak salah informasi," pungkas Teguh.(pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog