Skip to main content

Pemkot Surabaya MoU dengan PJB, Kembangkan Energi Terbarukan

SURABAYA (Mediabidik) - Penandatanganan nota kesepakatan (Mou) antara pemerintah kota (Pemkot) Surabaya dengan perusahaan Pembangkit Jawa Bali (PJB) terkait pengembangan energi terbaru dan terbarukan serta teknologi ramah lingkungan di Surabaya, Senin (23/10/2017). 

Hadir dalam acara tersebut Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Joni Hermana, Direktur Utama Pembangkit Jawa Bali (PJB) Iwan Agung Firsantara dan Wali Kota surabaya Tri Rismaharini beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Dalam sambutannya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengucapkan terima kasih kepada Pt. PJB dan rektor ITS yang membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mewujudkan kota yang ramah lingkungan atau yang biasa disebut Smart city. "Sekali lagi kami sangat berterima kasih sekali karena ini sangat mendukung program pemkot surabaya sendiri," kata Risma di kantor pusat PJB Jl. Ketintang baru no 11. 

Dikatakan wali kota, ke depan jumlah penduduk termasuk kebutuhan lahan dan pangan serta kebutuhan yang lain akan semakin banyak. Melihat hal itu, wali kota meminta kepada masyarakat agar cerdas mengelola energi yang ada, jika tidak maka ke depan akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, dirinya mengucapkan terima kasih atas terobosan yang dilakukan PJB kepada surabaya. 

"Ini langkah preventif, lebih baik mengantispasi sekarang dari pada nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya. 

Lebih lanjut, wali kota perempuan di surabaya juga menjelaskan pengelolaan sampah di TPA Benowo yang sejak lama dikonsep dan bakal direalisasikan wujudnya akhir tahun 2018 untuk menambah pasokan aliran listrik bagi PLN dan warga surabaya. 

"Insyallah akhir tahun 2018 TPA yang ada di Benowo mampu menghasilkan 11 – 12 megawatt, saat ini komponen barang impor yang sudah datang sekitar 30 persen, sedangkan konstruksi sudah hampir selesai," ungkap wali kota kelahiran kediri itu.  

Tidak hanya ucapan terima kasih, guna mewujudkan terobosan ini, wali kota sarat akan prestasi ini akan menyediakan lahan bagi PJB agar mampu menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan. Menurutnya, di surabaya ada banyak lahan khususnya di wilayah barat. Namun, kata dia, pemilihan lahan terlebih dahulu melewati hasil survei dari  tim ITS dan PJB, apakah memenuhi standar atau tidak. 

"Ketimbang mereka kerja di atas gunung atau hutan, lebih baik kita survei dulu untuk memilih lokasi mana yang sesuai agar bisa dimaksimalkan untuk solar panel. Di samping jangkauanya yang mudah, dari segi biaya juga lebih murah," urainya. 

Sementara itu Direktur utama PJB Iwan Agung Firsantara menambahkan, bentuk kerjasama antara PJB dan Pemkot Surabaya adalah membuat solar panel di beberapa daerah-daerah yang tidak digunakan. "Jadi dalam kerjasama ini, pemkot menyediakan lahan, lalu PJB menyediakan solar panel yang mana di dalamnya terdapat pendanaan sedangkan ITS menyediakan engineering-nya," jelas Iwan. 

Ditanya soal jumlah megawatt yang mampu dihasilkan dalam satu hektare, Iwan mengatakan, satu hektare lahan mampu menghasilkan 1 megawatt dengan mengeluarkan dana sekitar 1,2 juta dolar. "Nanti kita lihat dan kapasitas akan disesuaikan," ucapnya. 

Selain solar panel, Iwan – panggilan Iwan Agung Firstantara menuturkan, pemkot dan PJB berencana untuk memanfaatkan potensi-potensi lain yang mungkin bisa dijadikan sebagai energi listrik misalnya di sungai-sungai yang ada di surabaya. "Contohnya kali Jagir, itu aliran airnya masih bisa digunakan dengan melihat sisi potensi dan engineeringnya," pungkas pria yang pernah menjabat sebagai General Manger PLN unit Pembangkit Jawa- Bali itu. (pan) 


Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni