Temui Ketua DPRD Jatim, Kiai Kampung Tolak Gubernur Soekarwo Maju Pilgub DKI Jakarta

SURABAYA ( Media Bidik ) – Sejumlah Kiai yang tergabung dalam Kiai Kampung mendatangi Gedung DPRD Jatim untuk temui Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar guna mewadulkan kabar perihal Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta tahun depan.

Menurut Koordinator Kiai Kampung Fahrus Rozy mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin Pakde Karwo meninggalkan Provinsi Jatim sebelum habis masa tugasnya memimpin Jatim sampai tahun 2018 mendatang dan meminta agar Pakde Karwo tetap fokus menepati janjinya kepada masyarakat Jatim.

" Saya melihat dari youtobe soal pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama ( Ahok) perihal pencalonan Pakde Karwo maju Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017, kami terkejut karena Pakde Karwo masih punya hutang janji untuk menuntaskan tugasnya sampai berakhir," terang Gus Fahrus usai temui Ketua DPRD Jatim,Senin (9/5).

Lebih dalam Gus Fahrus menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pihaknya ini sebagai antisipasi agar Partai Demokrat mengurungkan niatnya untuk mencalonkan Pakde Karwo maju Pilgub DKI Jakarta, karena itu pihaknya akan kembali ke Gedung DPRD Jatim ini dengan membawa seluruh perwakilan Kiai Kampung dari 38 Kabupaten/Kota se Jatim pada hari Jumat (13/5).

" Sebelum ini terjadi, makanya Kiai Kampung melakukan antisipasi yang intinya supaya Gubernur Jatim Soekarwo harus menuntaskan tugasnya di Jawa Timur sebagai Gubernur sampai akhir masa tugas," tegas Gus Fahrus.

Sementara itu Halim Iskandar Ketua DPRD Jatim usai di temui rombongan Kiai kampung mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait hal ini. " Pihaknya ( DPRD Jatim,red) akan mengumpukan seluruh Fraksi untuk memberikan jawaban yang pasti terkait permintaan Kiai kampung tersebut," pungkas Gus Halim.(rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog