Pansus Tambang DPRD Jatim Segera Panggil Seluruh Kepala Daerah seJatim

H. Karimullah Dahrujiadi,SP Anggota Pansus Tambang DPRD Jatim

SURABAYA ( Media Bidik ) - Setelah melakukan pemanggilan Bupati Malang beberapa waktu lalu. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim akan memanggil Bupati Jember dr. Faida. dimana pemanggilan ini untuk mencari data pertambangan di wilayah Jember serta tak menutup kemungkinan akan memanggil Bupati atau Walikota lainnya yang wilayahnya berpotensi memiliki tambang.

Hal tersebut dikatakan H. Karimullah Dahrujiadi,SP Anggota Pansus Tambang menjelaskan pemanggilan Bupati Jember ini akan dilakukan pada senin (9/5) mendatang. Namun sebelum melakukan pemanggilan tersebut. Pansus dalam waktu satu hingga dua hari ini akan berkoordinasi dengan Polda Jatim, ini dilakukan apabila bupati Jember tidak mau datang pada senin mendatang.

" Pihak Pansus akan hearing dengan bupati Jember pada hari Senin(9/5) dan diharapkan Bupati Jember dr. Faida dapat memenuhi dan datang pada rapat hearing nanti," terang Karimullah saat ditemui di DPRD Jatim,Senin (2/5).

Politisi asal partai Golkar ini menambahkan Pansus Pertambangan saat ini memang akan melakukan pemanggilan terhadap Bupati di wilayah Jatim yang memiliki potensi pertambangan, tujuananya supaya Pansus Pertambangan dapat informasi detail terkait potensi tambang di kabupaten/kota di Jatim, dan juga hasil pertemuan dengan kepala daerah ini nanti juga dibuat penyempurnaan hasil rekomendasi pansus terhadap tambang di Jawa Timur.

" Hasil rekomendasi Pansus ini nanti juga menjadi regulasi yang komperhensif agar pertambangan di Jawa Timur menjadi tertata dengan baik," ujar Karimullah yang maju dari Dapil IV Jember-Lumajang. (rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog