SURABAYA (Media Bidik) - Peraturan Daerah (Perda) Pelarangan Minuman Beralkohol atau Mihol yang sudah disahkan oleh DPRD kota Surabaya, belum lama ini. Menuai pro – kontra sejak masih bersifat usulan hingga sampai tahap pembahasan dan pengesahan. Kontroversi Perda Mihol itu terus berlanjut pasca pengesahan karena melarang peredaran mihol yang dinilai tidak tepat.
Hal itu dikatakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Jatim H.Achmad Heri menilai Perda Mihol itu menabrak norma hukum. Sebab, dalam undang-undang itu norma yang benar adalah pada persoalan Pembatasan, Pengendalian dan Pengawasan. Karena itu, kalau sampai melarang itu jelas salah kaprah.
"Saya tidak mau bicara Surabaya atau wilayah. Tapi menurut norma atau amar perundangan-undangan melarang mihol itu tidak tepat, lebih tepat adalah mengendalikan, membatasi dan mengawasi peredaran mihol," tegas Sekretaris Fraksi Nasdem-Hanura DPRD Jatim ini, Kamis (26/5).
Mantan Wakil Sekretaris PWNU Jatim ini mengungkapkan, sejatinya Pemkot Surabaya bisa menggunakan Perda Pengendalian Minuman Keras (Miras) yang sudah dimiliki Jawa Timur, karena Perda yang disahkan oleh anggota DPRD Jatim periode 2009-2014 itu berlaku di 38 kabupaten/kota termasuk kota Surabaya.
Masih menurut Heri, Perda yang dimiliki Pemprov Jatim itu sudah sangat lengkap dalam mengatur peredaran dan pembatasan minuman keras di Jawa Timur. Bahkan, ada ketentuan untuk merehabilitasi para pecandu minuman keras agar tidak lagi ketergantungan pada minuman yang bisa menghilangan kesadaran pikiran itu.
"Sebenarnya kalau mau mengatur peredaran minuman beralkohol, Jawa Timur sudah punya Perda Pengendalian Miras. Pemkot Surabaya bisa memakai itu sebagai payung hukum, ketimbang membuat perda inisiatif baru yang secara kontekstual sama," sindir Heri.
Politisi muda dari Partai NasDem Jatim inisecara pribadi kurang sepakat kalau minuman beralkohol dilarang total, karena hal itu menciderai semangat Bhineka Tunggal Ika yang menghargai perbedaan dan keberagaman. Terlebih dalam etnis dan agama tertentu ada yang menggunakan minuman beralkohol sebagai ritual ibadah. Karena itu, jangan berpikiran sempit atau salah kaprah kalau mihol itu untuk mabuk-mabukan.
Anggota Dewan Jatim asal daerah pemilihan Jatim VIII ini juga mengingatkan Surabaya adalah kota Metropolitan yang menjadi pusat bisnis dan wisata terbesar di Indonesia Timur. Karenanya, melarang total mihol akan menjadi boomerang, sebab banyak tamu asing yang singgah bahkan menetap dalam jangka waktu tertentu. Sementara mereka punya tradisi atau kebiasaan minum minuman beralkohol.
"Melarang mihol itu bukan bentuk kearifan lokal, justru sebaliknya bisa melanggar hak azasi orang lain. Kita ini harus menghargai keberagaman, jangan mentang-mentang mayoritas terus membuat aturan yang bisa merugikan minoritas," kritik Heri lagi. (rofik)
Comments
Post a Comment