Komisi E Jatim Minta PMI Lebih Selektif Terima Pendonor

Komisi E DPRD Jawa Timur Mochammad Eksan

SURABAYA (Media Bidik) - Ditemukannya enam kantong darah yang terkontaminasi virus HIV di Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Madiun belum lama ini, disesalkan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Mochammad Eksan, dia meminta PMI lebih selektif dalam menerima pendonor darah. Hal itu untuk mencegah penularan penyakit melalui transfusi darah, khususnya penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS.

Politisi yang akrab disapa Eksan ini mengakui, PMI membutuhkan banyak stok darah untuk memenuhi kebutuhan darah dari rumah sakit yang terus meningkat. Tetapi, bukan berarti pemenuhan kebutuhan darah itu mengabaikan prinsip kehati-kehatian yang bisa berakibat fatal.

" Saya minta PMI lebih selektif dalam menerima pendonor darah. Peristiwa terkontaminasinya kantong darah dengan virus HIV di Madiun menjadi pelajaran berharga, karena itu jangan sampai terulang. Harus lebih selektif dalam menerima pendonor darah agar tidak ada korban yang tertular virus penyakit," tegas anggota Fraksi NasDem-Hanura DPRD Jatim itu, Senin (30/5).

Masih terang Eksan, tercemarnya kantong darah di PMI kabupaten Madiun itu untung masih bisa terdeteksi. Kalau tidak, akan menjadi tragedi kemanusiann terhadap pasien penerima transfusi darah. Namun menurut Eksan, tingginya angka penderita HIV/AIDS di Jawa Timur bisa jadi dikarenakan tertular lewat transfusi darah.

Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI) Jember ini menilai Jatim sudah dalam kondisi darurat HIV/AIDS karena berada pada peringkat ke-2 tertinggi setelah Papua. Karena itu, pihaknya berharap Pemrov Jatim memfasilitasi PMI di kabupaten/kota dengan nucleic acid amplification technologies (NAT). Sebab NAT merupakan alat yang sangat membantu PMI untuk dapat mendeteksi darah yang tercemar virus. Sayangnya hanya beberapa daerah saja yang memiliki alat tersebuit, seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang dan Bali dikarenakan alat tersebut sangatlah mahal.

" Di Jatim saja ada 38 kabupaten/kota, kalau cuma Surabaya yang punya alat itu jelas kurang. Saya kira Pemprov harus ambil terobosan untuk pengadaan alat itu. Bisa lewat APBD, APBN, dana Hibah pusat atau WHO. Ini demi kepentingan rakyat Jawa Timur," beber pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam II, Jember ini.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog