Komisi B Jatim Mendorong Disperindag Jatim untuk Koordinasi Dengan Bulog dan Puspa Agro

Pranaya Yudha Mahardika anggota Komisi B Jatim

SURABAYA ( Media Bidik ) – Sudah menjadi tradisi ketika menjelang bulan Ramadhan bisa dipastikan harga sembako mulai merangkak naik, hal ini perlu adanya perhatian yang serius bagi Pemerintah Provinsi Jatim terutama Disperindag Jatim untuk memantau langsung agar harga sembako tidak naik, sebab itu semua kembali lagi masyarakatlah yang akan dirugikan.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian Pranaya Yudha Mahardika,SP.M.I.B mengatakan bahwa pihak Komisi B akan mendorong agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur ( Disperindag Jatim) melakukan kerja sama dengan Bulog Jatim dan Puspa Agro untuk berkoordinasi terkait harga sembako di pasaran yang identik akan naik ketika jelang moment terntentu seperti jelang bulan suci Ramadhan mendatang.

" Ada beberapa strategi khusus tahun ini selain menguatkan system biaya angkut, Komisi B akan memdesak Disperindag Jatim untuk saling koordinasi dengan pihak Bulog dan Puspa Agro terkait data dan stok harga pangan yang saling dimiliki Instansi tersebut," tegas Yudha saat ditemui di ruang kerjanya,Senin (16/5).

Politisi asal Fraksi Partai Golkar Jatim ini menganjurkan supaya Disperindag Jatim bersama pihak Puspa Agro maupun Bulog melakukan operasi pasar karena sudah menjadi kebiasaan bagi padagang yang nakal ketika jelang moment tertentu untuk menaikaan harga dagangannya.

" Jika Disperindag bersama Puspa Agro dan Bulog dalam operasi pasar menemukan ulah pedagang nakal diminta supaya pedagang tersebut mendapat sanksi tegas hingga disetopnya subsidi dagangan," tegas Yudha. (rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog