Skip to main content

Komisi B Jatim Mendorong Disperindag Jatim untuk Koordinasi Dengan Bulog dan Puspa Agro

Pranaya Yudha Mahardika anggota Komisi B Jatim
SURABAYA ( Media Bidik )  – Sudah menjadi tradisi ketika menjelang bulan Ramadhan bisa dipastikan harga sembako mulai merangkak naik, hal ini perlu adanya perhatian yang serius bagi Pemerintah Provinsi Jatim terutama Disperindag Jatim untuk memantau langsung agar harga sembako tidak naik, sebab itu semua kembali lagi masyarakatlah yang akan dirugikan.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian Pranaya Yudha Mahardika,SP.M.I.B  mengatakan bahwa pihak Komisi B akan mendorong agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur ( Disperindag Jatim) melakukan kerja sama dengan Bulog Jatim dan Puspa Agro untuk berkoordinasi terkait harga sembako di pasaran yang identik akan naik ketika jelang moment terntentu seperti jelang bulan suci Ramadhan mendatang.

" Ada beberapa strategi khusus tahun ini selain menguatkan system biaya angkut, Komisi B akan memdesak Disperindag Jatim untuk saling koordinasi dengan pihak Bulog dan Puspa Agro terkait data dan stok harga pangan yang saling dimiliki Instansi tersebut," tegas Yudha saat ditemui di ruang kerjanya,Senin (16/5).

Politisi asal Fraksi Partai Golkar Jatim ini menganjurkan supaya Disperindag Jatim bersama pihak Puspa Agro maupun Bulog melakukan operasi pasar karena sudah menjadi kebiasaan bagi padagang yang nakal ketika jelang moment tertentu untuk menaikaan harga dagangannya.

" Jika Disperindag bersama Puspa Agro dan Bulog dalam operasi pasar menemukan ulah pedagang nakal diminta supaya pedagang tersebut mendapat sanksi tegas hingga disetopnya subsidi dagangan," tegas Yudha. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...