SURABAYA ( Media Bidik ) - Sebagai warga negara Indonesia sudah sepantasnya mengetahui 4 pilar negara ini yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
Mengingatkan kembali 4 pilar tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Zulkifli Hasan hadir sebagai salah satu pembicara dalam 'Sosialisasi 4 Pilar MPR RI' di Aula Garuda Mukti Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (12/5/2016).
"Pancasila adalah cinta kasih, kasih sayang, gotong royong, dan musyawarah mufakat," jelasnya dihadapan 600 mahasiswa yang hadir.
Namun, masih menurut Zulkifli, tapi, apakah cinta kasih dan kasih sayang itu masih melekat di keluarga kita sekarang ini, itulah yang menjadi masalah. Selain itu didalam UUD 1945 unsur demokrasi merupakan sebagai substansi, etika, berbangsa dan bernegara. Demokrasi memang membutuhkan biaya tinggi, peran pemilik modal dan sponsor bisa membahayakan."Esensi demokrasi bisa bergeser dengan kehadiran para pengusaha," terangnya.
Dan yang perlu diingat rakyat Indonesia sudah berdaulat, para pemimpin dipilih karena pilihan rakyat dan waktunya berbatas. Jabatan publik hanya sementara dan bertugas untuk melayani rakyat sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan lainnya."Jabatan Wali Kota, Gubernur itu tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya institusi," pungkasnya.
Secara rinci Zulkifli menerangkan empat pilar secara gamblang, mulai dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan RI, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara.
Hadir sebagai narasumber selain Zulkifli juga hadir wali kota Surabaya, Ir. Tri Rismaharini, MT., dan Rektor Unair, Prof. Dr. Moh. Nasih, SE., MT., Ak, CMA. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Taufik Kurniawan, sejumlah anggota MPR daerah pilihan Jawa Timur, salah seorang diantaranya Eko Patrio, anggora DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kota Surabaya, dan civitas akademika Unair.
Acara ini kerjasama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Unair pusat studi konstitusi dan ketata pemerintahan. (pan).
Comments
Post a Comment