DPW PKB Jatim Beri Sanksi Anggota DPRD Kabupaten /Kota yang Tidak Sukseskan Nusantara Mengaji

SURABAYA ( Media Bidik ) - Disinyalir tidak mensukseskan program Nasional PKB yaitu Nusantara Mengaji yang digelar tanggal 7 hingga 8 Mei lalu, DPW PKB Jatim memberikan sanksi ke 9 anggota fraksi PKB di DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pemberian sanksi surat teguran tertulis yang dikeluarkan langsung oleh DPW PKB Jatim.

Hal itu dikatakan Badrut Tamam ,S.Psi Bendahara DPW PKB Jatim mengatakan kegiatan Nusantara Mengaji adalah program Nasional partai sehingga setiap kader PKB harus melaksanakan program partai." Ini perintah partai sehingga harus dijalankan oleh kader partai. Nusantara Mengaji itu mendoakan kok tidak mau," jelas Ketua F-PKB DPRD Jatim ini, Senin (9/5).

Namun disinggung soal nama-nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberi sanksi, Badrut Tamam yang duduk di Komisi E DPRD Jatim ini enggan mengungkapkan nama-nama itu.

Lebih lanjut Badrut Tamam menambahkan, alasan PKB memberikan sanksi untuk menertibkan anggota DPRD di daerah yang tidak taat pada aturan Partai sebab dalam Nusantara Mengaji ada kewajiban dari setiap anggota DPRD di daerah harus menggelar khataman mengaji.

"Kalau ditingkat kabupaten atau kota diwajibkan mengggelar khataman sebanyak 250 kali dengan jumlah peserta minimal 250 orang. Sedangkan untuk tingkat Propinsi menggelar khataman sebanyak 300 kali dengan jumlah peserta minimal 300 orang,"tandasnya. ( rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog