Skip to main content

Komisi E minta Kadiknas Jatim Turun Kelapangan Untuk Investarisir Sekolah

Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr.Benjamin Kristianto Mars
SURABAYA ( Media Bidik ) – Masih adanya gedung sekolah yang rusak atau tak layak pakai untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga butuh bantuan renovasi dari Pemerintah Provinsi serta perlunya penanganan serius dari Dinas Pendidikan, pasalnya tak jarang tempat untuk belajar mengajar khususnya sekolah swasta masih banyak yang belum mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr.Benjamin Kristianto Mars saat di temui di gedung DPRD Jatim Sabtu (7/5) mengatakan, " Kita sering mendengar ada kabar kalau dana bantuan sekolah di permainkan oleh oknum di Dinas Pendidikan Jatim, ini patut ditanggapi serius, karena dengan adanya dugaan permainan oknum tersebut,maka penerimaan bantuan sekolah tidak merata.terangnya.

Beny menambahkan, bahkan ada sekolah yang tiap tahunnya menerima bantuan, padahal kondisi sekolah tersebut sangat bagus, sementara sekolah yang benar-benar membutuhkan bantuan dana untuk sekolah tidak pernah mendapatkannya." Sekolah yang benar-benar membutuhkan tidak kesentuh bantuan, namun yang menerima bantuan ya sekolah-sekolah itu saja, artinya seperti sudah menjadi langganan menerima bantuan dan ini rasanya tidak adil ," ungkap Dr.Beny.

Lebih dalam Dr.Beny mencontohkan, seperti yang terjadi di SMK dr Soetomo Surabaya, kondisi sekolah tersebut memprihatinkan, banyak plafon sekolah bahkan ruangan kelas banyak yang rusak, ironisnya lagi ketika UNBK kemarin, satu kelas gagal mengikuti UN tahap pertama karena servernya ngadat." Kami temui itu ketika Komisi E melakukan sidak ke sekolah untuk pantau UNBK, alhasil sekolah tersebut menurut pengakuan pihak sekolah belum mendapat perhatian dari pemerintah mengenai renovasi ," tegas Ketua Kesira Jatim ini.

Karena itu, Komisi E mendorong agar Kadiknas Jatim Saiful Rahman lebih serius turun kelapangan guna investarisasi ke sekolah-sekolah, baik Swasta maupun Negeri, dengan demikian dapat diketahui sekolah mana yang berhak menerima bantuan dan sekolah yang tidak layak menerima bantuan." Jangan sampai tahun kemarin dan tahun ini sekolah-sekolah itu saja yang dapat, namun masih banyak sekolah yang benar-benar membutuhkan bantuan dari Pemerintah," pungkas Politisi Partai Gerindra tersebut.(rofik)
          

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni