Skip to main content

Jelang Munaslub Golkar, Komite Etik Temukan 4 Pelanggaran

SURABAYA ( Media Bidik ) – Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa ( Munaslub) Partai Golkar menemukan 4 pelanggaran menjelang digelarnya Event bergengsi dalam Munaslub pemilihan Calon Ketua Umum Partai Golkar di Bali tanggal 15-17 Mei mendatang.

Seperti yang diungkapkan Ketua SC Munaslub Bali Partai Golkar Nurdin Halid menyampaikan bahwa laporan pelanggaran tersebut ditemukan sejak beberapa hari yang lalu, adapun temuan tersebut diantaranya telah diduga ada pertemuan 20 orang Ketua DPD I dan DPD II di Hotel Ritz Carlton Jakarta beberapa waktu lalu. 

Masih terang Nurdin Halid, Sedangkan pelanggaran lainnya adanya bukti dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Hotel Grand Melia Kuningan Jakarta, serta pelanggaran yang terjadi di Jawa Timur, pihaknya mengaku menerima laporan dugaan kecurangan salah satu Caketum bertemu dengan Sekretaris DPD di Malang.

" Dari delapan Caketum hanya dua Caketum yang melanggar, akan tetapi masih dugaan dan kita tidak bisa menyebutkan namanya," kata Nurdin Halid di Hotel Pulman saat prescoom,Rabu (11/5).

Lebih dalam Mantan Ketua Umum PSSI ini menjelaskan, semua laporan ini nantinya akan dibahas ke Komite Etik untuk mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dan segera mungkin Komite Etik akan menggelar rapat pada kamis besok di Bali, dan jika bukti sudah cukup akan diserahkan ke Majelis Etik untuk ditindak lanjuti.  " Kalau terbukti melakukan pelanggaran, Majelis Etik akan mengambil tindakan diskualifikasi Caketum tersebut ," pungkasnya. (rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni