Skip to main content

Komisi B Dorong Bulog Harus Punya Mesin Pengering Gabah

Chusainnudin,S.Sos. Anggota Komisi B DPRD Jatim
SURABAYA  ( Media Bidik )  – Murahnya harga gabah basah yang selalu di resahkan petani ketika mereka menjual  gabah basah dengan harga sangat murah, seharusnya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah melalui Badan Urusan Logistig ( Bulog).

Hal itu dikatakan Chusainnudin,S.Sos. Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian merasa prihatin ketika para petani menjual gabah basah ke Bulog dengan harga anjlok yang membuat petani merugi dan menjerit.

"Sudah menjadi hal yang biasa ketika harga gabah basah yang dijual petani ke Bulog dengan harga murah, karena Bulog beralasan tak mempunyai alat untuk mengeringkan gabah basah, sehingga Bulog hanya berani membeli harga basah sangat murah,"terang Chusainnudin di ruang kerjanya,Senin (14/3).

Di tegaskan Politisi dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim, bahwa pemerintah dalam hal ini Bulog harus menganggarkan untuk pembelian alat pengering gabah basah, karena jika hal ini dilakukan maka harga gabah ketika musim penghujan yang notabene selalu terkena air hujan, tak bisa menjadi alasan lagi dihargai murah, karena Bulog bisa menggunakan alat pengering gabah ketika petani menjual gabah basahnya.

"Komisi B DPRD Jatim berharap kepada pemerintah dalam hal ini Bulog untuk mempunyai mesin pengering gabah , supaya para petani ketika menjual gabah basah ke Bulog tak akan lagi di beli dengan harga anjlok, dan ini harus menjadi perhatian yang serius untuk segera di realisasikan,"pungkasnya.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni