Komisi E Jatim Desak BNNP Jatim Harus Serius Brantas Peredaran Narkoba di Jatim

Badrut Tamam anggota DPRD Jatim dari fraksi PKB

SURABAYA ( Media Bidik ) – Kalangan DPRD Jatim mengakui bahwa Jawa Timur merupakan tempat peredaran narkoba terbesar nomor dua di seluruh Indonesia, terutama di wilayah Madura yang masuk urutan nomor dua setelah DKI Jakarta, untuk itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) harus benar-benar serius memerangi narkoba di wilayah yang diduga menjadi sarang gembong narkoba.

Hal tersebut diungkapkan Badrut Tamam anggota DPRD Jatim dari fraksi PKB,"Jatim menjadi Provinsi ke-2 setelah DKI Jakarta. Yang menjadikan urutan ke-2 adalah Madura. Maka BNN harus serius agar Madura tidak jadi ke-2," ungkapnya, Senin (14/3).

Menurut Ketua Partai berlambang Sembilang Bintang (PKB), menilai peredaran narkoba bisa dimana saja. Pihaknya pesimis Pondok Pesantren menjadikan santri pengguna narkoba. Namun, bukan berarti tidak mungkin terjadi karena ulah santri sendiri.

Politisi yang maju dari Dapil Madura ini meminta BNN harus dapat membuktikan Pondok Pesantren mana yang dicurigai ada penggunaan narkoba. Hal ini untuk mencegah adanya keresahan Pondok Pesantren terutama di kalangan Kyai dan Santri, karena namanya ikut tercemar.

"Harus didetailkan dimana Pondok Pesantrennya, dan siapa santrinya. Bukan digeneralisir santri di Madura pakai narkoba untuk zikir. Itu bisa bikin gelisah, karena Ponpes dan Santrinya ikut tertuduh," tegasnya.

Badrut juga menambahkan," Bahwa penyebutan nama Pondok Pesantren sebagai tempat peredaran narkoba tidak akan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) menghilang, asalkan BNN dapat bertindak cepat untuk menangkapnya. Maka itu dirinya meminta petugas BNN yang mau melakukan penangkapan terhadap pemakai narkoba sebaiknya melakukan ijin ke kyai atau pengasuh ponpesnya dulu."imbuhnya. (rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog