Skip to main content

Komisi A Jatim Usulkan Pilkada Mendatang, Gubernur dan Walikota di pilih DPRD dan RT

H.Muzammil Syafii,SH,M.Si Anggota Komisi A
SURABAYA ( Media Bidik ) – Menindaklanjuti hasil dari forum Fokus Group Discasion (FGD) yang telah  melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Jatim yang membidangi Hukum dan Pemerintahan, dari hasil hearing tersebut telah disepakati dan mengusulkan  agar pemilihan Gubernur mendatang dipilih oleh DPRD yang diperluas dan Bupati / Walikota di pilih oleh RT.

Menurut H.Muzammil Syafii,SH,M.Si Anggota Komisi A menganggap selama ini Pilkada langsung dipilih rakyat adalah demokrasi liberal yang diadopsi di Indonesia sehingga tidak cocok dengan nilai-nilai Pancasila, dan pemilihan langsung rentan terjadi konflik personal atau antar calon pasangan serta rawan money politik.

"Kenyataan dilapangan ketika Pilkada berlangsung sering kali kita temukan kecurangan- kecurangan  baik dari pasangan calon maupun tim pengusung, dan belum lagi rakyat sering dihadapkan dengan gesekan dari pendukung yang berbeda," tegas Muzammil,Selasa (23/3)

Selain itu, Pilkada yang dipilih rakyat langsung nilai ekonomisnya sangat membutuhkan anggaran yang tinggi dan itu dirasa membuang anggaran yang berlebihan, serta sering kali dimanfaatkan oleh orang - orang yang mempunyai modal besar  yang membeli suara masyarakat.

"Pada Pilgub kemarin menghabiskan biaya sebesar Rp 1,9 Trilliun hanya untuk memilih satu gubernur, padahal  Gubernur terpilih tersebut belum tentu bisa mensejahterahkan masyarakat," jelas Ketua Fraksi Partai Nasdem-Hanura DPRD Jatim.

Karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Komisi A sepakat kalau Gubernur di kembalikan ke DPRD yang diperluas, artinya Pilgub nanti akan dipilih DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten /Kota, para Kepala Daerah dan DPD dengan catatan untuk calon harus memenuhi seleksi yang ketat dari Panitia Seleksi (Pansel) sesuai kesepakatan, sedangkan Pemilihan Bupati danWalikota akan di pilih RT.

"Komisi A DPRD Jatim telah merekomendasikan untuk supaya Pilgub dikembalikan ke DPRD dan Bupati/Walikota di pilih oleh RT ,serta surat rekomendasi sudah  di kirim ke Kemendagri dan Komisi II DPR RI," pungkas Politisi Partai Nasdem Jatim.(rofik)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more