Skip to main content

Untuk Antisipasi Banjir di Sampang, Komisi D Jatim Usul Pusat Pemerintahan Dipindahkan ke Daerah Lebih Tinggi

Alyadi,S.I.P Anggota Komisi D DPRD Jatim
SURABAYA ( Media Bidik ) – Lokasi pusat pemerintahan Kota Sampang yang geografis berada di bawah permukaan laut menjadi penyebab utama banjir yang terjadi di Kota Sampang, sehingga setiap kali musim penghujan datang dengan intensitas tinggi, maka bisa dipastikan daerah Sampang selalu mengalami banjir terutama di daerah tengah kota yang notabene banyak berdiri gedung  Pemerintahan.

Menurut Alyadi,S.I.P Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan melihat upaya yang dilakukan pemerintah selama ini terkait perbaikan pembangunan terutama di kali kemuning yang berada di daerah sampang tersebut bisa dikatakan mubadzir atau tanpa ada perubahan yang signifikan terkait revitalisasi kali kemuning tersebut, karena daerah tersebut terletak di dataran rendah.

"Solusi agar banjir yang melanda di area tempat-tempat fital pusat pemerintahan kabupaten Sampang agar bisa diatasi, maka perlu dilakukan pemindahan tempat pusat pemerintahan Sampang ke daerah yang lebih tinggi atau lebih aman, karena ketika gedung pemerintahan banjir dan lumpuh, maka dikawatirkan pelayananan terhadap masyarakat Sampang akan terganggu ," tegas Alyadi.Senin (7/3).

Politisi asal PKB yang maju dari Pulau Madura ini menambahkan,terhadap kali Kemuning yang tiap tahun di lakukan perbaikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dirasa tak bisa menyelesaikan masalah yang ada di kota Sampang tersebut, pasalnya letak daerah yang menjadi pusat pemerintahan tersebut sangat rendah.

"Saya mengusulkan agar pusat pemerintahan yang ada di kabupaten Sampang alangkah baiknya di pindah atau di geser ketempat yang lebih aman, karena itu solusi yang terbaik untuk menghindari banjir," terang Calon Bupati Sampang saat di temui di Fraksi PKB DPRD Jatim.

Lanjut Alyadi, Sebab itu, banjir yang terjadi di Kabupaten Sampang terutama di perkotaanya tidak akan teratasi jika tidak dipindahkan ketempat yang lebih tinggi, mengingat letak geografis kota Sampang sangat rendah dibandingkan tempat lainnya,"pungkasnya.( rofik )  
     

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni