DPRD Jatim Meminta Pupuk Bersubsidi Harus Disalurkan Lewat KUD Dan Kades

SURABAYA ( Media Bidik ) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada pemerintah pusat agar penyaluran pupuk subsidi dikembalikan ke pola yang lama yaitu melalui Kepala Desa atau Koperasi Unit Desa (KUD). Hal ini dilakukan agar petani dapat menerima pupuk subsidi dapat secara merata.

Hal itu dikatakan H.M.Hisan SE Anggota DPRD Jatim asal Fraksi Partai Demokrat saat reses atau jaring aspirasi DPRD Jatim di Madura masyarakat dan petani mengeluhkan masih lambatnya penerimaan pupuk subsidi yang ditangani oleh pihak ketiga atau distributor, dimana saat ditangani oleh distributor tersebut banyak desa tidak kebagian atau menerima pupuk subsidi. Oleh karena itu pihaknya berharap agar pemerintah segera mengubah pola ini agar pupuk subsidi bisa diterima oleh petani langsung.

"Apabila diserahkan ke KUD bisa tersalurkan secara langsung pasalnya yang tahu kondisi tanah, dan jumlah petani yaitu kepala desa, apabila polanya tidak dirubah yaitu tetap didistributor maka petani tetap menjerit dan pembagian tidak merata," ucap H,Hisan.

Selain itu pihaknya meminta kepada produsen untuk melakukan pengawasan ke distributor dan pengecer, sehingga penyaluran pupuk subsidi dapat tepat sasaran. Serta mendesak terhadap Produsen harus melakukan pengawasan ke bawah, sehingga petani dapat menerima pupuk subsidi tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Jatim ini juga melihat bukan hanya masalah pupuk saja, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki untuk secepatnya melakukan pengerukan terhadap keberadaan bendungan keramat di Sampang yang saat ini mengalami pendangkalan.

Menurutnya, keberadaan bendungan tersebut sangat dibutuhkan bagi warga Sampang untuk mengairi persawahan di Sampang dan sekitarnya. "Ada 15 desa dan 22 kecamatan di Sampang yang menggantungkan nasib pengairannya di waduk Keramat tersebut," ungkapnya.

Sebab selama ini, akibat pendangkalan tersebut,pengairan di Sampang terganggu."Air tidak bisa sampai ke sawah penduduk sehingga perlu menggunakan pompa air untuk bisa mencapai sawah penduduk," terang pria asli Sampang ini.(rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog