Skip to main content

Komisi B Himbau Dinas Peternakan Jatim Segera Lakukan Vaksinisasi Massal

Anggota Komisi B Jatim Muhammad Fawaid,SE.M.Sc
SURABAYA ( Media Bidik ) – Untuk mengantisipasi penyebaran virus flu burung keseluruh wilayah Jawa Timur, Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian akan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Jatim agar secepatnya melakukan vaksinisasi massal terhadap unggas-unggas di wilayah Jatim. Pasalnya, ancaman flu burung sudah merambah di dua daerah di Jawa Timur, yaitu di Lamongan dan Banyuwangi.

Anggota Komisi B Jatim Muhammad Fawaid,SE.M.Sc  menegaskan selain menggalakan Vaksinasi terhadap hewan unggas, Komisi B akan mendorong agar memberikan subsidi atau bantuan unggas untuk peternak mandiri yang ada di Jawa Timur." Operasi preventif harus digelar dimasing-masing peternakan di daerah Jatim, jika ditemukan hewan ternak unggas  yang mengarah ke flu burung harus secepatnya diganti dengan yang sehat dari Pemerintah," terang pria yang akrab dipanggil Gus Waid ini,Rabu (23/3).


Politisi asal Partai  Gerindra ini juga mendesak kepada Dinas Peternakan Jatim supaya memberikan sosialisasi kepada peternak unggas bagaimana cara memelihara hewan ternak unggas yang benar seperti selalu menjaga kebersihan kandang dan menyuntikan vaksinasi ke hewan ternak unggas, karena jika virus flu burung tersebut menyerang manusia maka bisa dipastikan akan menderita sesak pernafasan yang akut

" Meskipun virus flu burung saat ini belum  menyerang manusia, namun flu burung ini harus diantisipasi secara massal, Komisi B  akan support langsung jika Dinas Peternakan Jatim membutuhkan anggaran terkait vaksinisasi ke seluruh hewan ternak unggas di Jatim dan bila perlu menggunakan Perubahan Anggaran Belanja Daerah (PABD)  untuk penanganan virus flu burung di Jatim," terang Gus Waid diruang F-Partai Gerindra DPRD Jatim.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...