Komisi B Himbau Dinas Peternakan Jatim Segera Lakukan Vaksinisasi Massal

SURABAYA ( Media Bidik ) – Untuk mengantisipasi penyebaran virus flu burung keseluruh wilayah Jawa Timur, Komisi B DPRD Jatim yang membidangi Perekonomian akan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Jatim agar secepatnya melakukan vaksinisasi massal terhadap unggas-unggas di wilayah Jatim. Pasalnya, ancaman flu burung sudah merambah di dua daerah di Jawa Timur, yaitu di Lamongan dan Banyuwangi.

Anggota Komisi B Jatim Muhammad Fawaid,SE.M.Sc menegaskan selain menggalakan Vaksinasi terhadap hewan unggas, Komisi B akan mendorong agar memberikan subsidi atau bantuan unggas untuk peternak mandiri yang ada di Jawa Timur." Operasi preventif harus digelar dimasing-masing peternakan di daerah Jatim, jika ditemukan hewan ternak unggas yang mengarah ke flu burung harus secepatnya diganti dengan yang sehat dari Pemerintah," terang pria yang akrab dipanggil Gus Waid ini,Rabu (23/3).

Politisi asal Partai Gerindra ini juga mendesak kepada Dinas Peternakan Jatim supaya memberikan sosialisasi kepada peternak unggas bagaimana cara memelihara hewan ternak unggas yang benar seperti selalu menjaga kebersihan kandang dan menyuntikan vaksinasi ke hewan ternak unggas, karena jika virus flu burung tersebut menyerang manusia maka bisa dipastikan akan menderita sesak pernafasan yang akut

" Meskipun virus flu burung saat ini belum menyerang manusia, namun flu burung ini harus diantisipasi secara massal, Komisi B akan support langsung jika Dinas Peternakan Jatim membutuhkan anggaran terkait vaksinisasi ke seluruh hewan ternak unggas di Jatim dan bila perlu menggunakan Perubahan Anggaran Belanja Daerah (PABD) untuk penanganan virus flu burung di Jatim," terang Gus Waid diruang F-Partai Gerindra DPRD Jatim.(rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog