Kandidat Ketum PPP Muktamar Islah Siap berebut Kursi Nomor satu

SURABAYA ( Media Bidik ) – Para kandidat yang akan merebutkan kursi nomor satu di tubuh Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) yang sempat terpecah menjadi dua, yakni kubu Muktamar Jakarta dan Kubu Muktamar Surabaya kini siap bersaing menduduki kursi Ketua Umum PPP.

Forum yang tergabung dalam Silahturahmi DPW PPP se-Indonesia akan mengusung para kandidat Ketua Umum PPP tersebut, namun sebelumnya akan melakukan kesepakatan bahwa pihaknya meminta Islah seutuhnya dan dilaksanakan hanya melalui Muktamar Islah, serta menolak terselenggaranya forum Mukernas bersama, karena adanya Mukernas IV yang telah dilaksanakan berdasarkan AD/ART PPP, begitu juga meminta sesuai ketetapan Mukernas IV PPP tertanggal 25 pebruari 2016 bahwa Muktamar Islah dilaksanakan selambat-lambatnya April 2016 mendatang.

Sementara menurut keterang Juru bicara Forum Silahturahmi DPW PPP Erfandi, meminta DPP PPP untuk betul-betul mendengarkan para pemilik kedaulatan Partai, dan menolak mediasi yang ditujukan untuk kompromi tanpa alas AD/ART hasil Muktamar VII di Bandung. Adapun dalam memperebutkan Kursi Ketua Umum PPP nanti, Erfandi menyampaikan bahwa nama-nama kandidat tersebut berasal dari dua kubu dan mereka sudah mewakili aspirasi dari komunikasi di 33 DPW PPP se-Indonesia.

" Saya sampaikan bahwa Para kandidat ini sudah mewakili dari dua kubu, yaitu kubu hasil Muktamar Jakarta Djan Faried dan Kubu hasil Muktamar Surabaya Romahurmudji, serta para kandidat ini nantinya memperebutkan 1500 pemilik suara sah Muktamar," terangnya di Hotel Bumi Surabaya, Sabtu (12/3).

Disebutkan Erfandi, " Adapun nama- nama dari para kandidat tersebut diantaranya Ahmad Muqowam (DPD RI), Dr. Reny, Ferdita Darwis, Romahurmudji, Ispyardi Asda (DPR RI), Erma Lenna dan Muhammad Mardiono (Ketua DPW PPP Banten)," Pungkas nya. (rofik)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog