Skip to main content

Surabaya Jadi Tuan Rumah PrepCom III UN Habitat

SURABAYA ( Media Bidik ) - Bulan Juli mendatang tepatnya Tanggal 25 – 27, Pemkot Surabaya menjadi tuan rumah Preparatory Committee (PrepCom) III UN Habitat, sedangkan, persiapan jelang penyelenggaraan forum internasional tersebut, sudah memasuki tahap penyusunan substansi materi.

Sekretaris Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rina Agustin Indriani, menuturkan, substansi materi itu nantinya akan dibahas dalam PrepCom III UN Habitat. Materi tersebut, lanjut dia, disiapkan oleh tim konsolidasi yang beranggotakan para pakar/akademisi dari berbagai universitas, serta sejumlah praktisi dan pihak kementerian."Sekarang, persiapan bisa dibilang sekitar 50 persen. Harapannya, dengan ditunjukkan Surabaya sebagai tuan rumah, nama Indonesia bisa lebih terangkat di dunia internasional," kata Rina saat rapat tim konsolidasi bersama Wali Kota Surabaya di Hotel Garden Palace, Kamis (24/3).

Wali Kota Tri Rismaharini mengusulkan, dalam materi yang akan dibahas dalam PrepCom III UN Habitat, hendaknya juga mencakup unsur ketahanan pangan. Sebab menurut Risma -sapaan Tri Rismaharini-, tema ketahanan pangan sudah menjadi isu sentral pada beberapa seminar tingkat internasional.

Wali kota yang mendapat gelar honorus causa dari ITS ini mengatakan, suatu kota tidak dapat bertahan sendiri. Terkait pemenuhan kebutuhan pangan, kota harus terintegrasi satu sama lain. Hal ini dikarenakan semakin lama semakin banyak orang yang tinggal di kota dibanding di desa. Oleh karenanya, kota yang modern harus berorientasi pada faktor ketahanan pangan bagi warganya.
Di samping itu, Risma juga mengemukakan faktor kearifan lokal atau local wisdom sebagai salah satu pokok bahasan dalam PrepCom III UN Habitat. Hal ini merujuk pada kekuatan Surabaya yang mampu memaksimalkan faktor pemberdayaan masyarakat.

Risma mengambil contoh, jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) menurun. Padahal, jumlah pertambahan penduduk terus naik. Penyebabnya adalah tingkat partisipasi masyarakat, baik melalui kader lingkungan maupun kesadaran mengolah sampah di tingkat kampung, sehingga sampah yang ke TPA berkurang. "Kearifan lokal berupa kekompakan warga mengolah sampah ini bisa dikembangkan untuk menyelesaikan masalah perkotaan saat ini," kata mantan Kepala Bappeko Surabaya itu.

Tak hanya terkait materi, rapat yang dihadiri puluhan pakar itu juga membahas acara-acara menarik di luar agenda resmi yang bakal disiapkan Pemkot. Risma mengatakan, pihaknya akan menyiapkan berbagai atraksi seni tradisional di taman-taman kota. Pemkot juga menyiapkan city tour bagi para peserta PrepCom III UN Habitat."Nanti para peserta tinggal daftar lewat website yang telah kami sediakan. Untuk transportasi akan kami siapkan," ujarnya.

Pemkot juga menyiapkan kunjungan lapangan bersifat teknis perkotaan. Adapun lokasi kunjungan teknis menyasar taman kota, rumah kompos, tempat bermain dan sebagainya. Kampung-kampung unggulan yang selama ini menjadi identitas Surabaya tidak luput dari kunjungan teknis. "Kalau panitia berkenan, kami nanti juga akan mengajak para peserta berkunjung ke eks-lokalisasi Dolly. Kami ingin menunjukkan bahwa di kawasan tersebut sudah banyak berubah. Sekarang usaha mikro, kecil dan menengah sudah mulai bermunculan," urai Risma.

Sebagai informasi, PrepCom III UN Habitat akan dihadiri para pejabat selevel menteri atau kepala negara dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Rencananya, PrepCom III UN Habitat akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam event tersebut, para delegasi akan mematangkan isu strategis yang akan dibahas pada konferensi UN Habitat III di Quito, Ekuador pada pertengahan Oktober 2016. (pan)





                                                                        

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...