Skip to main content

Komisi A Jatim Segera Bantu Realisasikan Dana Hibah bagi Konstituennya

SURABAYA ( Media Bidik ) – Masih adanya beberapa Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang belum mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah, menjadi perhatian yang menarik dalam Reses yang dilakukan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Hartoyo SH,MH.

Wakil Rakyat yang maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya - Sidoarjo ini menghimbau kepada para konstituennya untuk bersabar, karena sejak adanya perubahan regulasi terhadap UU No 23 Tahun 2014 tentang bantuan Hibah harus memiliki legalitas hukum secara sah." Saya harap masyarakat sabar, sebab kenyataannya sekarang penerima bantuan hibah harus berbadan hukum, akan tetapi sebagai wakil rakyat, akan terus di upayakan dengan cara menyiasati bagaimana pokmas ini bisa menerima bantuan hibah," ucapnya dihadapan konstituen Simorejo, Rabu (30/3).

Anggota Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan ini juga berjanji, segera menindaklanjuti serta merealisasikan permohonan masyarakat yang belum teralisasi seperti kelompok Ibu-Ibu pengajian yang mengajukan seragam, dirinya berjanji secara pribadi akan membantu menyumbang apa yang diharapkan oleh keloimpok pengajian tersebut." Ibu-Ibu jangan berkecil hati kalau permohonannya untuk memiliki seragam pengajian belum teralisasi, saya akan bantu belikan seragan pengajian untuk panjenengan," ucapnya.

Sedangkan untuk Kelompok Masyarakat( Pokmas) yang mengajukan perbaikan musholah, Sekolah PAUD, Balai RW dan Balai RT, Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya ini menghimbau supaya bersabar, karena pengajuan mereka harus tertunda sementara sebab terbentur dengan perubahan regulasi." Komisi A DPRD Jatim sudah melayangkan ke pemerintah Pusat agar meninjau ulang terhadap kebijakan Regulasi yang mewajibkan penerima bantuan hibah harus berbadan hukum, sebab banyak Kelompok Masyarakat kecil yang mengharap bantuan hibah supaya tidak dipersulit," Janjinya.(rofik)
        

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni